Ibukota Indonesia –
Pemilihan Presiden Nusantara adalah kejadian kebijakan pemerintah penting yang digunakan diatur pada konstitusi negara. Calon Presiden wajib memenuhi beragam persyaratan yang tersebut termaktub di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Persyaratan ini bertujuan untuk melakukan konfirmasi bahwa calon yang dimaksud maju mempunyai kapasitas, integritas, dan juga kualifikasi yang tersebut memadai pada menjalankan tugas sebagai kepala negara juga kepala pemerintahan.
Pasal 169 Undang-Undang pemilihan No. 7 Tahun 2017 mengatur mengenai persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai Presiden serta Wakil Presiden. Seorang calon Presiden wajib memenuhi beberapa ketentuan, antara lain:
Syarat ketentuan calon Presiden kemudian calon Wakil Presiden
- Bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- Warga negara Nusantara sejak kelahirannya dan juga tak pernah menerima kewarganegaraan lain melawan kehendaknya sendiri.
- Suami atau istri calon presiden serta suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia.
- Tidak pernah mengkhianati negara dan juga tidak ada pernah melakukan aksi pidana korupsi juga aksi pidana berat lainnya.
- Mampu secara rohani dan juga jasmani untuk melaksanakan tugas serta kewajiban sebagai Presiden juga Wakil Presiden dan juga bebas dari penyalahgunaan narkotika.
- Bertempat tinggal ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Telah melaporkan kekayaannya untuk instansi yang tersebut berwenang memeriksa laporan kekayaan pengurus negara.
- Tidak sedang miliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang digunakan berubah jadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
- Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
- Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD.
- Terdaftar sebagai pemilih.
- Memiliki nomor pokok wajib pajak kemudian telah terjadi melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang mana dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak khalayak pribadi.
- Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan yang mana sama.
- Setia untuk Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesi lalu Bhinneka Tunggal Ika.
- Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang tersebut telah terjadi memperoleh kekuatan hukum masih lantaran melakukan aksi pidana yang tersebut diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. (Menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023).
- Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang digunakan sederajat.
- Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, salah satunya organisasi massanya, atau tidak khalayak yang digunakan terlibat secara langsung di Aksi 30 September/Partai Komunis Indonesia.
- Memiliki visi, misi, juga acara di melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.
Lebih lanjut, untuk mencalonkan diri sebagai Presiden juga Wakil Presiden, kandidat harus diusulkan oleh partai kebijakan pemerintah dengan memenuhi ketentuan yang diatur di Pasal 221 dan juga 222 UU Pemilu, juga Pasal 6 ayat (1) dan juga (2) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Partisipan Pemilihan Umum Presiden serta Wakil Presiden.
- Calon Presiden kemudian Wakil Presiden diusulkan pada 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik Anggota Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Partisipan Pemilu.
- Partai Politik Audien pemilihan raya dan/atau Gabungan Partai Politik Audien Pemilihan Umum yang dapat mengusulkan akan datang Pasangan Calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Memperoleh kursi paling sedikit 20 persen dari total kursi DPR pada pemilihan raya anggota DPR sebelumnya.
- Memperoleh pendapat sah paling sedikit 25 persen dari jumlah agregat pengumuman sah secara nasional pada Pemilihan Umum anggota DPR sebelumnya.
Artikel ini disadur dari Syarat menjadi calon Presiden Republik Indonesia
