JAKARTA – Indonesia mempunyai kapasitas dan juga kemampuan besar pada menjalankan emisi karbon . Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, nilai perdagangan karbon sebesar Rp29,21 miliar hingga 29 September 2022 dengan jumlah unit karbon yang dimaksud diperdagangkan sebanyak 459.953 ton CO2 ekuivalen.
“Ini menjadi deskripsi kemampuan negara di mengatur emisi karbon. otoritas juga telah dilakukan mengeluarkan banyak regulasi terkait perdagangan karbon, antara lain Perpres 08/2021 serta Peraturan OJK no 14/2023 yang dimaksud mengatur perdagangan karbon melalui lingkungan ekonomi karbon,” ujar Ketua Dewan Pembina Indonesia Digital Carbon Association (IDCTA) Bambang Soesatyo, pada acara Carbon Digital Conference 2024 dengan tema “Reimagining Indonesia Carbon Market: Digital Innovations for Global Integrity” dikutip, Hari Jumat (13/12/2024).
Dia mengatakan, pemerintah berusaha mencapai penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% tanpa bantuan internasional serta 43,2 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Dengan prospek besar yang digunakan dimiliki, Indonesia bisa saja menjadi pemain kunci pada lingkungan ekonomi karbon dunia.
“Indonesia juga berkontribusi pada Pasar Karbon Sukarela (Voluntary Carbon Market/VCM) Asia hingga 15 persen atau 31,7 metrik ton setara karbondioksida (CO2e) dengan estimasi nilai operasi offset karbon sebesar USD163 juta,” kata dia.
Ketua Indonesia Digital Carbon Association (IDCTA) Riza Suarga mengungkapkan, Carbon Digital Conference 2024 tahun ini diharapkan bisa jadi membantu seluruh pengambil kebijakan di menjalankan perdagangan karbon dalam Indonesia.
“Tahun lalu, CDC 2023 berhasil menarik 248 partisipan dari sekitar 50 negara. Tahun ini, kami berharap penyelenggaraan CDC bisa saja memberikan solusi yang digunakan lebih banyak konkret terkait perdagangan karbon lalu juga digitalisasinya,” jelas Riza.
Riza menjelaskan, CDC 2024 menggali tambahan pada mengenai perpaduan antara Artificial Intelligence (AI), Dunia Maya of Things (IoT), serta lingkungan ekonomi karbon. Menyadari pentingnya teknologi-teknologi ini, konferensi ini akan menekankan peran merek pada melakukan konfirmasi integritas proyek-proyek karbon sembari menjajaki jalan baru untuk peningkatan yang digunakan berkelanjutan.
Indonesia mempunyai kemungkinan besar untuk menjadi penyedia kredit karbon berbasis alam dengan mekanisme offset mencapai 1,3 giga ton CO2e senilai USD190 miliar.
“Kami percaya bahwa menciptakan sistem lalu bursa kredit karbon adalah solusi alternatif bagi berbagai negara, termasuk Indonesia, di tempat mana transisi menuju operasi rendah emisi masih memerlukan waktu khususnya dikarenakan adopsi teknologi yang dimaksud umumnya membutuhkan waktu lebih banyak panjang kemudian nilai pembangunan ekonomi yang dimaksud cukup besar. Pengenalan lingkungan ekonomi karbon Indonesia juga meningkatnya minat terhadap kredit karbon dapat membimbing Indonesia menuju pencapaian NDC juga carbon netral,” kata Yuliana Sudjonno, Partner lalu Sustainability Leader dari PwC Indonesia.
Sementara, Mantan Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar mengungkapkan, lingkungan ekonomi karbon harus dimanfaatkan dengan seoptimal kemungkinan besar oleh Indonesia. “Apabila tidak ada dimaksimalkan maka orang lain yang dimaksud akan memanfaatkan keuntungan yang sanggup didapat dari pangsa karbon,” kata dia.
