JAKARTA – Tahun 2025 diperkirakan menjadi tahun yang tersebut penuh tantangan bagi perekonomian global. Ketidakpastian yang dimaksud disebabkan oleh konflik geopolitik, perlambatan peningkatan dunia usaha dunia, juga dampak inovasi iklim semakin memperumit keadaan.
Di sisi domestik, Indonesia juga menghadapi tekanan dari sebagian kebijakan kegiatan ekonomi yang dimaksud diberlakukan pada 2024, yang tersebut secara signifikan memengaruhi daya beli rakyat kelas menengah .
“Dalam situasi ini, penting bagi kelas menengah Indonesia untuk mengambil langkah strategis guna bertahan kemudian tetap memperlihatkan relevan dalam sedang ketidakpastian,” ujar Ekonom juga Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat terhadap SINDOnews, Rabu (8/1/2024).
Menurut Achmad ketidakpastian perekonomian global menjadi isu utama yang tersebut tak hanya sekali dirasakan oleh negara-negara besar tetapi juga negara mengalami perkembangan seperti Indonesia.
Konflik geopolitik yang tersebut terus berlanjut, seperti konflik dagang antara negara-negara besar, semakin menekan stabilitas ekonomi.
Fluktuasi nilai komoditas global, khususnya energi lalu pangan, menjadi ancaman kritis bagi negara yang digunakan bergantung pada impor seperti Indonesia. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam negara-negara mitra dagang utama, seperti China kemudian Amerika Serikat, memperburuk kondisi dengan menurunkan prospek ekspor serta investasi.
Selain itu, pembaharuan iklim yang mana menyebabkan cuaca ekstrem serta bencana alam kerap mengganggu produksi pangan global, yang digunakan pada akhirnya menggerakkan kenaikan tarif pangan. Di pada negeri, kebijakan yang dimaksud diterapkan pemerintah pada 2024 menyebabkan dampak segera pada kelas menengah di area tahun berikutnya.
Salah satu kebijakan yang digunakan menonjol adalah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Skor (PPN) menjadi 12 persen. Kebijakan ini, meskipun bertujuan meningkatkan penerimaan negara, memunculkan efek domino merupakan kenaikan tarif barang serta jasa di tempat pasar.
Dampaknya tidak ada belaka dirasakan oleh rakyat miskin, tetapi juga kelas menengah yang dimaksud menjadi tulang punggung konsumsi domestik. “Ketika harga jual keinginan pokok melonjak, kemampuan belanja mereka tergerus, sehingga mengancam pertumbuhan perekonomian secara keseluruhan,” kata Achmad.
Tak cuma itu, pengetatan subsidi energi juga menjadi beban tambahan bagi kelas menengah dalam sedang rencana pembaharuan mekanisme subsidi komponen bakar minyak (BBM) dan juga listrik menjadi berbasis nomor induk kependudukan (NIK).
