JAKARTA – Pembatasan subsidi BBM untuk ojek online dinilai akan berdampak pada tarif keinginan barang meskipun akan datang ada bantuan sosial dari pemerintah.
Pengamat Kondisi Keuangan dan juga Daya Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radhi mengungkapkan kebijakan yang dimaksud sejenis hanya pemerintah mencabut subsidi BBM untuk ojol serta akhirnya akan memicu inflasi.
“Larangan bagi ojol pakai BBM subsidi kebijakan blunder, serupa semata pemerintah mencabut subsidi BBM. Dampaknya, biaya operasional Ojol membengkak sehingga meningkatkan tarif Ojol bagi konsumen, yang digunakan memicu inflasi,” kata Fahmy ketika dihubungi, Hari Jumat (29/11/2024).
“Tidak diragukan, kebijakan yang dimaksud semakin memperburuk daya beli kelas menengah ke bawah,” imbuhnya.
Ekonom ini juga menyinggung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu hidup warga Indonesia yang dimaksud akan dieksekusi penuh pada tahun 2025. Hal ini menjadikan pernyataan Prabowo adalah kontradiktif masalah kebijakan larangan bagi ojol.
“Komitmen Prabowo untuk pro rakyat diragukan, semata-mata omon-omon saja, dengan kebijakan larangan Ojol pakai BBM Subsidi,” tegas Fahmy.
Namun, Fahmy menilai wacana pembatasan BBM subsidi bagi ojol ini tidak ada otomatis mempengaruhi target perkembangan pemerintah menuju 8 persen.
Fahmy menekankan, peningkatan perekonomian akan dipengaruhi variabel lain, seperti investasi. Namun, jikalau perekonomian RI dibayangi oleh dampak konsumsi, kebijakan BBM ini akan menghambat ekonomi.
“Namun, kalau peningkatan dunia usaha mengandalkan lebih banyak konsumsi, kebijakan BBM itu menghambat capaian pertumbuhan ekonomi,” ungkap Fahmy.
