JAKARTA – Bermacam-macam orang dari Ormas Garuda Sakti Bersatu (GARDA SATU) mengadakan aksi demonstrasi di dalam depan Kedutaan Besar Negara Malaysia dalam Jakarta, hari terakhir pekan (31/1/2025). Mereka menuntut pemerintah Tanah Melayu bertanggung jawab melawan insiden penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI) di tempat Perairan Tanjung Rhu, Negara Malaysia oleh Otoritas Maritim Tanah Melayu pada Hari Jumat (24/1/2025) pekan lalu.
Sekjen DPP GARDA SATU, Solihin Pure menegaskan, kejadian ini bukanlah yang tersebut pertama. Berdasarkan data Migrant Care, di 25 tahun terakhir setidaknya 75 warga negara Indonesia sudah menjadi korban kekerasan oleh aparat Malaysia.
“Pada intinya saya ingin menegaskan bahwa di kurun 25 tahun terakhir berdasarkan data Migrant Care dari 2005 sampai dengan 2025, kejadian hari ini yang mana tanggal 24 ini bukanlah baru pertama kali, tapi sudah ada berkali-kali,” kata Pure di tempat lokasi.
GARDA SATU juga memohonkan pemerintah Malaya memohon maaf secara resmi terhadap rakyat Indonesia juga memberikan santunan untuk keluarga korban, khususnya terhadap Sanggup Basri, salah individu korban penembakan.
“Ini sesungguhnya kami sangat tegas mengancam terhadap pemerintah Tanah Melayu agar segera memohon maaf terhadap seluruh rakyat Indonesia. Dan sekaligus juga meminta-minta terhadap pemerintah Tanah Melayu melalui Kedutaan Besar Malaya di tempat Ibukota Indonesia agar supaya memberi sangu (santunan), memberi bantuan, khususnya untuk Sanggup Basri dan juga keluarganya sebagai tanda duka. Itu harapan kami,” tegas Pure.
Dalam aksi tersebut, perwakilan Kedubes Malaysia, Jumadi menerima pernyataan sikap GARDA SATU lalu berjanji menyampaikannya untuk pemerintah Malaysia. Meski demikian, Pure menegaskan pihaknya akan mengadakan aksi lanjutan dengan jumlah agregat massa yang tersebut lebih lanjut besar apabila tuntutan merek tak segera ditanggapi.
“Tentu. Kalau tidaklah ditangkapi pada 1 x 24 jam ini, kita akan turun dengan kekuatan lebih besar besar untuk mengepung pemerintahan Tanah Melayu di dalam Jakarta,” katanya.
Massa juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghentian ekspor komoditas strategis ke Malaysia, termasuk gas. Mereka berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas stop ekspor gas Indonesia ke Malaysia.
