JAKARTA – Arab Saudi menyingkap pendapat perihal nasib keanggotaan BRICS , pasca sebelumnya menolak bergabung walau mendapatkan undangan menjadi anggota penuh kelompok negara- negara mengalami perkembangan terdepan yang tersebut dipimpin Rusia-China. Menteri Kondisi Keuangan lalu Perencaan Negara, Faisal Al-Ibrahim mengungkapkan masih mengevaluasi potensi menjadi member BRICS.
Sebelumnya blok kegiatan ekonomi yang dibangun pada tahun 2009 oleh Brasil, Rusia, India, lalu China, yang tersebut kemudian Afrika Selatan bergabung dua tahun kemudian, sedang gencar melakukan ekspansi. Pada tahun lalu, Mesir, Ethiopia, Iran, juga Uni Emirat Arab resmi menjadi anggota penuh BRICS per 1 Januari 2024.
Perluasan BRICS bukan berhenti, ketika menerima Indonesia sebagai anggota penuh pada Januari 2025. Di sisi lain kerajaan kaya minyak, Arab Saudi masih menilai apakah akan bergabung dengan blok tersebut.
“Kami sudah diundang ke BRICS, mirip dengan bagaimana kami telah lama diundang ke sejumlah jaringan multilateral lainnya dalam masa lalu secara historis,” kata menteri sektor ekonomi Saudi seperti dilansir Bloomberg pada sela-sela Pertemuan Sektor Bisnis Global pada Davos, Swiss.
“Kami menilai berbagai aspek berbeda sebelum tindakan dibuat lalu ketika ini, kami berada di dalam tengah-tengah itu,” bebernya.
Selain itu Al-Ibrahim juga menekankan bahwa Riyadh “selalu fokus untuk menyokong lebih besar sejumlah dialog global.”
Seperti diketahui kerajaan Arab Saudi bersatu dengan lima negara lainnya, telah dilakukan diundang untuk menjadi anggota kelompok yang dimaksud selama KTT BRICS ke-15, yang mana diadakan pada Johannesburg pada Agustus 2023. Penolakan juga dilontarkan oleh Argentina, pasca Presiden Javier Milei menentang langkah yang disebutkan untuk membalikkan sikap pendahulunya, Alberto Fernandez.
Selanjutnya BRICS tidaklah bergeming dengan penolakan kedua negara itu, untuk terus melakukan perluasan. Pada bulan lalu, pembantu presiden Rusia Yuri Ushakov mengumumkan, BRICS sudah menyetujui status ‘negara mitra’ untuk Belarusia, Bolivia, Kazakhstan, Thailand, Kuba, Uganda, Malaysia, kemudian Uzbekistan – yang dimaksud mulai berlaku pada awal tahun 2025.
Status mitra ditetapkan pada KTT BRICS terbaru, yang dimaksud diselenggarakan oleh Rusia di tempat Kazan pada Oktober 2024. Label negara mitra BRICS dimaksudkan sebagai alternatif keanggotaan, setelahnya lebih besar dari 30 negara mengajukan permohonan untuk bergabung dengan kelompok negara tumbuh tersebut.
Pemegang status ini dapat berpartisipasi secara permanen di pertemuan khusus KTT BRICS, pertemuan tingkat menteri, serta acara tingkat tinggi lainnya. Mitra juga dapat berkontribusi pada dokumen hasil kelompok, tetapi tiada mengambil bagian pada persetujuan dokumen atau pemungutan suara.
