JAKARTA – Langkah Presiden Prabowo Subianto menempatkan sektor pangan dan juga pertanian sebagai isu umum yang strategis dan juga prioritas dinilai tepat. Meskipun timbul keresahan rakyat akibat pelibatan masif TNI terlibat serta cara-cara militer di teknis implementasi kebijakannya.
“Militeristik yang dimaksud diidentikkan dengan kekerasan (violence) masih belum otomatis mudah diterima penduduk sipil, apalagi bagi dunia pangan lalu pertanian,” ujar politikus Partai Golkar Dina Hidayana, Mingguan (22/12/2014).
Dina mengamati strategi ini perlu dipandang sebagai jalan berada dalam di mengatasi kondisi abnormal. Meskipun pascareformasi, supremasi sipil dimaksudkan untuk memisahkan secara tegas peran sipil serta militer.
“Namun faktanya, hingga ketika ini kecenderungan sipil juga birokrasi kita masih tertatih pada menertibkan diri secara mandiri, karenanya perlu pendampingan pada hal penegasan sistem komando serta kedisiplinan,” ujar Ketua Umum IKATANI ini.
Reformasi birokrasi yang digunakan telah terjadi dijalankan selama beberapa dekade, kata Dina, meskipun terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu, namun belum cukup signifikan dibandingkan dengan kemajuan negara-negara di area kawasan regional serta global.
Berdasarkan skor yang digunakan dikeluarkan Bank Global pada 2023 di mengukur kinerja kemudian efektivitas pemerintahan di area dunia, indeks efektivitas birokrasi Indonesia masih berada di area peringkat 73 dari 214 negara. Sedangkan, Ukuran Persepsi Korupsi Indonesia pada 2023 bahkan anjlok ke rangking 115 dari 180 negara, dengan skor yang tersebut sebanding persis dengan 2014.
“Sistem pemilihan umum proporsional terbuka ditengarai sebagai hulu masifnya korupsi kemudian inefisiensi birokrasi,” ucapnya.
Ketua Depinas Soksi ini memandang perlunya mengelaborasi keterpaduan peran militer pada menjembatani kegentingan situasi di dalam proses peralihan akibat tingginya inefisiensi serta mengguritanya korupsi di dalam semua lini.
“Dalam konteks ini, penyiapan produksi skala nasional kemudian melancarkan rantai pasok pangan perlu pendampingan militer untuk mengatasi kebuntuan lapangan, misalnya menyangkut konflik pengadaan atau sengketa lahan, percepatan produksi, distribusi yang mana lebih tinggi efektif efisien ataupun penguatan manajemen,” ujarnya.
Militer secara natural telah dilakukan terlatih dengan pola komando yang dimaksud terintegrasi untuk mencapai target sasaran yang lebih lanjut terukur. Selain itu ketegasan, kedisiplinan juga keseriusan di proses merupakan ciri khas pola militer.
Sementara sipil bisa jadi mengadopsi yang dimaksud pada masa transisi, sehingga diharapkan terjadi akselerasi swasembada pangan sebagaimana misi bersama. “Meskipun demikian, supremasi sipil tetap saja fundamen pada demokrasi, karenanya pelibatan aparat militer bergerak hanya saja bisa saja diadakan di rentang waktu, kondisi kemudian skala tertentu agar bukan menjadi bias, tumpang tindih lalu kebablasan,” kata alumni S3 Universitas Defense (Unhan) ini.
