JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan, bahwa dunia semakin tiada terprediksi, salah satunya dengan terpilihnya lagi Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat (AS) . Adapun hal ini menjadi penting mengingat kebijakan Trump pada menghadapi gejolak dunia.
Menurut Perry, kebijakan Trump yang mengutamakan negaranya harus dicermati, akibat beliau tidak ada percaya pada multilateralisme. Maka demikian, Trump mengincar tarif impor tinggi pada beberapa orang negara.
“He does not believe on those kind, he only believes in bilateral deal. Oleh akibat itu, makanya yang tersebut disasar sekarang adalah negara-negara yang mana punya surplus besar perdagangan dengan Amerika Serikat,” ujar Perry di area Seminar KAFEGAMA, Menara BTN, Hari Sabtu (14/12/2014).
Perry menjabarkan negara dengan surplus perdagangan besar itu adalah China, Kanada, Eropa, serta Vietnam yang tersebut menjadi negara Asia Tenggara satu-satunya.
“Itulah negara-negara yang digunakan punya surplus perdagangan besar dengan Amerika dan juga karenanya beliau akan mengenakan tarif yang tersebut tinggi bagi barang-barang yang tersebut diimpor Amerika dari lima negara itu,” jelas Perry.
Bahkan, Perry mengumumkan Trump sekarang sudah ada merencanakan tarif minimal 25% terhadap China per semester II-2025. Kemudian juga sudah ada diinformasikan tarif perdagangan untuk Kanada.
Selain itu, Perry mengatakan, Donald Trump juga sudah ada menyiapkan kebijakan imigrasi yang digunakan sangat ketat untuk semua pekerja. Dalam hal ini oramg asing di area Amerika yang tiada punya izin sah akan diusir dengan paksa.
“Kenapa? supaya ekspor Amerika naik, impor Amerika turun sehingga pertumbuhannya bisa jadi naik. Dan sebab itu juga untuk tenaga kerja, supaya orang-orang Amerika yang tersebut dipekerjakan bukanlah orang-orang asing, khususnya dari Meksiko,” ungkap Perry.
Oleh oleh sebab itu itu, Perry mengatakan, kebijakan ekspor-impor Trump harus dipelajari agar mampu ditangani. Meskipun surplus perdagangan Indonesia dengan Negeri Paman Sam tidak ada terlalu besar, Perry menyatakan Indonesia harus memahami bagaimana bisa saja mendapatkan perjanjian segera dengan AS. Bukan melalui WTO atau CEPA.
