Palu – Pertemuan Nasional Mineral Kritis Nusantara (KNMKI) mengupayakan komitmen para pihak, di pengelolaan lapangan usaha nikel lebih besar adil serta berkelanjutan.
“Kami ingin menciptakan masa depan, tidaklah belaka menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga melindungi hak-hak rakyat lokal serta lingkungan,” kata Ketua Panitia KNMKI Linda Rosalina, pada Palu, Sulawesi Tengah, Rabu.
Menurut dia, upaya Negara Indonesia berubah menjadi pemain kunci pada rantai pasok nikel global, khususnya pada konteks transisi energi, telah terjadi membuat beragam tantangan sosial serta lingkungan.
Sebanyak 15 organisasi komunitas sipil berkumpul pada KNMKI untuk mendiskusikan isu-isu penting terkait lapangan usaha nikel dalam Indonesia. Acara itu mengusung tema, telaah kritis lapangan usaha pertambangan serta proses lanjut nikel dengan perspektif keadilan sosial juga lingkungan.
Menurut Linda, kegiatan itu bertujuan mengupas dampak sosial, lingkungan, juga tata kelola lapangan usaha nikel secara komprehensif, teristimewa pada kaitannya dengan keadilan bagi warga lokal.
Direktur Aksi Ekologi serta Emansipasi Rakyat (AEER) Pius Ginting menyoroti pengaplikasian PLTU batu bara di bidang nikel, berubah menjadi penyumbang utama pencemaran udara juga air ke Sulawesi.
Dia mengusulkan solusi sebagai pengembangan jaringan transmisi dapat meningkatkan pengaplikasian energi terbarukan di dalam kawasan industri.
“Produksi nikel harus diperlambat, untuk sejalan dengan pengembangan energi terbarukan, demi menurunkan dampak lingkungan terhadap warga lokal,” katanya menegaskan.
Artikel ini disadur dari KNMKI dorong komitmen para pihak dalam tata kelola industri nikel
