JAKARTA – Satryo Soemantri Brodjonegoro kena reshuffle kabinet. Jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains lalu Teknologi (Mendikti Saintek) dijabat oleh Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Brian Yuliarto yang tersebut dilantik hari ini pada Istana Negara, Jakarta.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian Mendikti Saintek dari Satryo Soemantri Brodjonegoro menjadi Brian Yuliarto sudah ada tepat.
“Terkait pemberhentian Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro, Presiden sudah pernah melakukan langkah yang tepat dan juga cepat. Hal itu penting untuk mendisiplinkan pemerintahan oleh Presiden Prabowo,” kata Syahganda, Rabu (19/2/2025).
Menurut Syahganda, Presiden Prabowo masih perlu tambahan berbagai lagi menjelaskan ide-ide pembangunannya terhadap publik, sehingga diperlukan jajaran menteri di tempat Kabinet Merah Putih yang mampu menjabarkan apa yang tersebut diinginkan oleh Prabowo. Dia mengamati konsolidasi pemerintah pada melaksanakan pengerjaan berorientasi rakyat pada waktu ini berlangsung intensif.
“Prabowo menghadapi kesulitan pada menjelaskan ide-ide besarnya terhadap kelas menengah, seperti mahasiswa. Sehingga, ia membutuhkan menteri yang digunakan kompatibel pada arus yang tersebut deras,” kata Syahganda yang dimaksud juga lulusan ITB ini.
Syahganda berpendapat, kesalahan Satryo adalah ketidakmampuan menerjemahkan refocusing anggaran negara yang mana dipimpin Prabowo. “Kesalahan Satryo keliru membahasakan kebijakan Presiden untuk DPR juga masyarakat,” tuturnya.
Bahkan, lanjut dia, Satryo telah terjadi melakukan kesalahan dengan mengungkapkan dampak buruk efisiensi anggaran ketika rapat kerja dengan DPR beberapa waktu lalu, seperti kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), beasiswa dipotong, dan juga dampak buruk terhadap tunjangan kinerja (tukin) dosen.
Dia melanjutkan, kesalahan Satryo ini memicu kemarahan mahasiswa, yang digunakan melakukan demo besar-besaran mengoreksi pemerintah. Padahal, hal yang disebutkan bisa jadi dihindari.
Selanjutnya, Syahganda memohonkan agar semua jajaran pemerintahan mampu menerjemahkan kebijakan Presiden Prabowo lalu merancang komunikasi yang mana baik dengan masyarakat. Persoalan komunikasi kebijakan pemerintah pemerintah, menurut Syahganda, menjadi ancaman terbesar ke depan.
“Berbagai cita-cita Prabowo yang mana pro rakyat gagal dipahami masyarakat, khususnya mahasiswa,” pungkasnya.
