JAKARTA – Indonesia kembali akan mengadakan pesta demokrasi, Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada) Serentak 2024 . Seperti pada Pemilihan Presiden lalu Wakil Presiden (Wapres) awal 2024, politisasi agama masih menjadi momok bagi suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi dalam Indonesia.
Peneliti Komunikasi Politik, Effendi Gazali menyerukan untuk mewaspadai fenomena politisasi agama di dalam masa-masa Pemilihan Kepala Daerah 2024, yang dimaksud akan berlangsung serentak pada 27 November 2024. Effendi menilai fenomena cukup berbahaya jikalau digunakan hanya saja untuk meraup elektoral semata yang mana dapat mengganggu kerukunan lalu persatuan, dan juga stabilitas kebijakan pemerintah di area Indonesia.
Menurutnya, ketika agama digunakan sebagai alat politik, kerap kali muncul distorsi pada penyampaian instruksi keagamaan yang mana seharusnya netral. Hal ini memproduksi orang menganggap bahwa pandangan tertentu adalah kebenaran absolut, hanya sekali sebab dikemas pada komunikasi religiusitas untuk mengatasi hambatan-hambatan atau batas fisik.
“Orang sanggup membayangkan diri segera ke surga dengan segala keindahan yang mana sangat amat indah dibandingkan dengan masalah-masalah yang mana sedang dihadapi pada dunia nyata,” kata Effendi Gazali dalam Jakarta, Hari Sabtu (23/11/2024.
Akibatnya, Effendi menambahkan, objektivitas di mengambil keputusan, baik secara pribadi maupun kolektif, menjadi bias. “Jadi ukuran keadilan, kebenaran, hak asasi, hukum, kesuksesan ekonomi, kesejahteraan hidup, kebebasan beragama telah diukur berdasarkan politisasi agama yang diajukan,” kata Effendi.
Doktor lulusan Radboud University ini mengungkapkan politisasi agama merupakan salah satu strategi komunikasi urusan politik tertinggi, mulainya masuk dari interpersonal lalu bersahut-sahutan dengan komunikasi intrapersonal yang menghasilkan pertahanan batin seseorang menjadi lemah. Salah satu ciri penyelenggaraan politisasi agama adalah adanya klaim-klaim penderitaan dan juga ketidakadilan yang digunakan dikaitkan dengan unsur dan juga nilai agama.
Effendi berpendapat sulit untuk memerangi politisasi agama di area era keterbukaan informasi ini. Menurutnya, aspek religius merupakan bagian dari kehidupan, tiada dapat dipisahkan pada keberadaan sosial juga politik. Untuk itu, ia menyerukan nilai nilai kebangsaan serta agama masih harus diutarakan secara sejuk berbarengan di area di politik.
“Komunikasi religiusitas sekarang ini bertambah sebagai bidang ilmu yang digunakan terus menggali itu. Isu-isu ini harus didiskusikan kemudian bukan dibiarkan ditaruh di area bawah karpet,” kata Effendi.
Effendi menegaskan pentingnya memulai pembangunan narasi kemudian diskusi positif baik dalam lingkungan rumah, kampus maupun pada dunia maya untuk mengimbangi narasi negatif yang digunakan disebar oleh oknum penyebar politisasi agama. Selain itu, dibutuhkan peran tokoh agama serta tokoh penduduk di menjaga stabilitas sosial serta menguatkan persatuan anak bangsa. “Amat penting meminta tokoh-tokoh ulama yang dimaksud dalam, sejuk, kemudian diterima rakyat,” katanya.
Selain itu, lelaki kelahiran Padang, 5 Desember 1966 ini juga menyatakan pentingnya mengedukasi generasi muda agar lebih lanjut peka terhadap bahaya politisasi agama di narasi politik. Dibutuhkan kedewasaan di mencari kemudian mengatur informasi di tempat media sosial.
“Media sosial kata kunci bagi generasi muda, kita ajak sebagian anak muda menjadi peduli dengan isu ini,” kata Effendi.
