JAKARTA – Perwakilan korban penggelapan pembangunan ekonomi bodong yang digunakan diwakili Melani Lubis selaku kuasa hukum menyampaikan terima kasih untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah berkaitan dengan langkah-langkah konkret di mengupayakan penyelesaian tindakan hukum penggelapan pembangunan ekonomi yang merugikan masyarakat.
Korban berharap agar proses hukum pada pengadilan segera dipercepatkan sehingga merek mendapatkan keadilan dan juga hak-haknya.
Melani menyebutkan pemerintah telah dilakukan menunjukkan komitmen kuat pada melindungi penduduk dari praktik pembangunan ekonomi ilegal. Kasus penyalahgunaan modus penanaman modal bodong menjadi perhatian masyarakat setelahnya ribuan korban melaporkan kerugian yang dimaksud dialami akibat janji keuntungan tinggi yang dimaksud tak terbukti.
Berdasarkan fakta persidangan terungkap, modus operandi penanaman modal bodong melibatkan pengumpulan dana dari rakyat dengan skema pembangunan ekonomi palsu yang mana menjanjikan keuntungan tetap memperlihatkan di waktu singkat.
Namun, alih-alih memberikan keuntungan, para korban justru kehilangan seluruh dana yang dimaksud mereka investasikan.
Dalam beberapa sidang terakhir, pihak kejaksaan sudah membeberkan bukti-bukti yang digunakan menguatkan keterlibatan pelaku utama di penggelapan dana nasabah. Salah satu fakta yang dimaksud mencuat adalah pengaplikasian dana pelanggan untuk kepentingan pribadi pelaku, termasuk pembelian aset-aset mewah lalu pembangunan ekonomi lain.
Melani juga menekankan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum lalu pemerintah pada mempercepat proses hukum persoalan hukum tersebut.
“Kami berharap pengadilan segera memutuskan persoalan hukum ini dengan adil lalu tegas, sehingga para korban mendapatkan kembali hak-haknya yang dimaksud selama ini terenggut,” katanya.
Korban meminta-minta pemerintah terus memperketat regulasi terhadap penanaman modal berbasis teknologi digital mengingat maraknya kecurangan yang dimaksud menyasar rakyat dengan iming-iming keuntungan besar.
“Kami juga berharap pemerintah terus meningkatkan edukasi terhadap rakyat agar tidaklah mudah terjebak di penanaman modal bodong seperti yang digunakan kami alami,” ujar Melani.
Melani dengan korban lainnya tetap memperlihatkan optimistis bahwa keadilan akan terwujud melalui proses hukum yang dimaksud transparan kemudian adil.
