Ibukota – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah salah satu lembaga negara yang tersebut penting pada sistem demokrasi Indonesia. Meski dulu dikenal sebagai lembaga tertinggi negara, sekarang MPR mempunyai kedudukan yang sejajar dengan lembaga negara lainnya.
Perubahan ini mencerminkan perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia, di dalam mana tak ada lagi pembagian lembaga besar kemudian tertinggi melainkan belaka ada lembaga negara yang digunakan bekerja secara sejajar. Hal ini menggambarkan semangat kesetaraan juga saling melengkapi pada menjalankan tugas kenegaraan.
Sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, anggota MPR dipilih dengan segera dari hasil pemilu. Hal itu menunjukkan bahwa MPR adalah perwakilan dari pernyataan rakyat, pengumuman yang dimaksud mewujudkan demokrasi di bentuk keputusan-keputusan negara. Lembaga ini juga sudah ada miliki kewenangan juga tugas yang pada atur oleh undang-undang.
Secara lebih tinggi rinci, wewenang dan juga tugas MPR diatur pada Pasal 4 dan juga Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang tersebut ketika ini telah lama diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 13 Tahun 2019.
Wewenang kemudian tugas MPR
Berikut adalah wewenang juga tugas MPR:
Wewenang MPR:
- Mengubah kemudian menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Nusantara Tahun 1945.
- Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum.
- Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden di masa jabatannya, pasca Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum dalam bentuk pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, aksi pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidaklah lagi memenuhi kriteria sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- Melantik Wakil Presiden bermetamorfosis menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak ada dapat melakukan kewajibannya pada masa jabatannya.
- Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang tersebut diusulkan oleh Presiden apabila berlangsung kekosongan jabatan Wakil Presiden di masa jabatannya.
- Memilih Presiden juga Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau bukan dapat melaksanakan kewajibannya secara bersamaan, dari dua pasangan calon presiden dan juga delegasi presiden yang diusulkan oleh partai kebijakan pemerintah atau gabungan partai kebijakan pemerintah yang dimaksud pasangan calon presiden dan juga duta presidennya meraih pengumuman terbanyak pertama kemudian kedua pada pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.
Tugas MPR:
1. Memasyarakatkan ketetapan MPR
MPR memiliki tanggung jawab untuk menyebarluaskan ketetapan yang digunakan telah terjadi diambil, agar komunitas mengerti pentingnya kebijakan tersebut.
2. Memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika
MPR bertugas untuk menyebarkan nilai-nilai dasar negara, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Tanah Air (NKRI), lalu semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
3. Mengkaji sistem ketatanegaraan
MPR berperan pada mengkaji juga mengevaluasi sistem ketatanegaraan Indonesia, pelaksanaan UUD 1945, dan juga perbaikan sistem apabila diperlukan.
4. Menyerap aspirasi masyarakat
MPR mendengarkan serta menerima aspirasi dari masyarakat terkait penyelenggaraan Undang-Undang Dasar, untuk menjamin bahwa aspirasi rakyat terus diperhatikan di pemerintahan.
Artikel ini disadur dari Tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
