JAKARTA – Jumlah Kabinet Prabowo Subianto lalu Gibran Rakabuming Raka kabarnya akan segera jarak jauh lebih lanjut gemuk dari Kabinet Indonesia Maju era Presiden Joko Widodo (Jokowi)- KH Ma’ruf Amin dari 33 menjadi 46 kementerian. Salah satu usulannya adalah pembentukan Kementerian Khusus Haji dan juga Umrah.
Terkait usulan ini, beberapa asosiasi stakeholder haji kemudian umrah memohon Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melakukan kajian lebih tinggi mendalam.
Permintaan ini disampaikan oleh Konsorsium Berkah Bersama (KBB) yang terdiri dari beberapa orang asosiasi pengurus haji serta umrah yakni, Asphurindo, Asphirasi, Ampuh, Bersathu, kemudian Kesthuri.
Bendahara KBB Muhammad Tauhid Hamdi mengatakan, pihaknya menghormati pembentukan kabinet serta pemilihan menteri adalah hak progratif Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Namun, dengan berbagai pertimbangan maka lima asosiasi yaitu Asphurindo, Asphirasi, Ampuh, Kesthuri serta Bersathu menilai perlunya kajian yang lebih banyak mendalam melawan usulan pembentukan Kementerian Khusus Haji dan juga Umrah.
Sebab penampilan Kementerian Haji serta Umrah akan memakan waktu yang digunakan lama. “Semua peraturan perundang undangan tentang haji lalu umrah yang digunakan selama ini menjadi kewenangan Kementerian Agama harus diubah. Ini adalah menyusul pembentukan Kementerian Haji serta Umrah. Perubahan tentunya butuh waktu bagi DPR yang baru,” ujarnya, Hari Sabtu (12/10/2024).
Sementara, proses persiapan penyelenggaraan haji oleh pemerintahan Kerajaan Arab Saudi sekarang telah berjalan. Karena itu, akan ada banyak pembaharuan yang tersebut harus dijalankan dengan pembentukan kementerian baru ini. Baik dari sisi administrasi maupun teknis penyelenggaraannya.
Muhammad Tauhid Hamdi menyarankan agar pemerintahan mendatang lebih besar mempertimbangkan untuk membentuk badan nasional yang bersifat independen. Badan ini nantinya terpisah dengan Kemenag.
“Saran saya urusan penyelenggaraan haji lalu umrah tetap memperlihatkan terpisah dari Kemenag. Namun melalui Badan Nasional yang digunakan bersifat independen lalu setara dengan kementerian. Namun pada tahap awal Kemenag masih terlibat sebagai bagian proses transisi agar proses musim Haji 2025 berjalan lancar,” sarannya.
Sekadar informasi, Kementerian Agama sudah ada memulai proses persiapan musim Haji 1446 H/2025 M sejak September 2024. Mengutip laman Kemenag, 16 September 2024, tahapan persiapan penyelenggaraan ibadah haji telah dimulai pada acara Waktu petang Tasyakuran Penutupan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1445 H serta Pemberian Kuota 1446 H pada Makkah pada 19 Juni 2024, atau 12 Zulhijjah 1445 H.
Saat itu, diberitahukan kuota haji 1446 H/2025 M bagi negara-negara pengirim jemaah haji. Indonesia kembali mendapat kuota sebanyak 221.000 jemaah haji.
