Wamendagri Jawab Isu Intervensi Terstruktur juga Sistematis Parcok di tempat pemilihan gubernur 2024
JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjawab isu dugaan adanya intervensi Parcok alias Partai Cokelat di dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 . Pihaknya juga tiada mengawasi adanya pola yang digunakan terstruktur serta sistematis terkait dugaan ini. Parcok ini diasosiasikan dengan aparat Kepolisian.
“Kami tidak ada mengamati pola yang dimaksud terstruktur dan juga sistematis. Setiap aduan itu pasti disesuaikan dengan kasusnya masing-masing, daerahnya seperti apa,” tegas Bima Arya pada Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Hari Senin (2/12/2024).
Bima Arya pun menyatakan bahwa belum ada laporan tentang pola intervensi di tempat Pilkada. “Yang mirip di tempat semuanya sebab aduan itu masuk dari semua pihak. Jadi tiada terpola misalnya dari partai ini, kelompok ini. Tidak. Jadi ini belum ada kami temukan pola yang mana khas, aduan yang seperti tadi.”
Dia juga mengungkapkan bahwa ada sejumlah macam aduan pada Pilkada, termasuk mengadukan Aparatur Sipil Negara (ASN). “Ya aduan itu kan sejumlah ya. Yang mengadukan petahana atau petahana yang dimaksud mengadukan penantang. Ada yang digunakan mengadukan ASN. Ada ASN yang dimaksud mengadukan politisi atau partai dikarenakan ia nggak menggiring.”
“Jadi saya kira belum ada polanya. Tidak ada pola tertentu, lalu setiap dugaan itu pasti harus dibuktikan dengan data juga ditindaklanjuti dengan proses hukum,” ujarnya.
Bima Arya menegaskan bahwa aduan yang masuk akan dilihat persoalan hukum per kasus. Dia pun menegaskan belum ada aduan khusus mengenai Parcok, netralitas ASN ataupun Bawaslu yang dianggap belum menindaklanjuti. “Jadi saya sejauh ini belum mengamati aduan dengan segera spesifik masalah itu,” pungkasnya.
