JAKARTA – Menjelang putaran final negosiasi yang tersebut dijadwalkan pada perjanjian internasional guna mengakhiri polusi plastik , World Plastics Council (WPC) serta anggota Global Plastics Alliance (GPA) menghadirkan menyepakati perjanjian ambisius dan juga dapat diimplementasikan untuk meningkatkan pengelolaan sampah lalu daur ulang.
Pada pembukaan kelima Komite Negosiasi Antarpemerintah (Intergovernmental Negotiating Committee/INC5) yang dimaksud akan dimulai pada Senin, (25/11) di area Busan, Korea Selatan, para negosiator dari pemerintah nasional diharapkan mencapai kesepakatan terkait sebagian topik penting, termasuk model yang akan digunakan instrumen hukum internasional yang tersebut mengikat (Internationally Legally Binding Instrument/ILBI) untuk membantu negara-negara mengatasi sampah plastik.
Dalam konteks ini, WPC juga GPA menyerukan agar para negosiator mencapai kesepakatan yang tersebut menghormati keperluan setiap negara sekaligus menetapkan kerangka kerja sama-sama untuk mengakhiri polusi plastik pada tahun 2040. Ketua WPC Benny Mermans menyatakan setiap negara menghadapi tantangan yang mana sangat berbeda serta membutuhkan solusi yang mana berbeda pula.
“Pendekatan global yang seragam terhadap kebijakan juga regulasi tak akan berhasil. Oleh akibat itu, perjanjian ini harus memberikan fleksibilitas bagi setiap negara kemudian wilayah untuk mencapai tujuan perjanjian dengan cara yang tersebut paling sesuai untuk mereka,” kata Benny.
Kesepakatan akhir harus mencapai keseimbangan yang mana tepat antara kewajiban global kemudian langkah-langkah nasional. Perjanjian ini mewajibkan negara-negara untuk mengembangkan rencana aksi nasional sehingga dia dapat menerapkan solusi yang mana disesuaikan dengan kondisi mereka secara efektif.
Misalnya, target isi daur ulang wajib untuk sektor-sektor yang mana menggunakan plastik di tempat tingkat nasional akan meningkatkan nilai sampah plastik sebagai materi baku sirkular dengan meningkatkan permintaan untuk material mentah plastik sirkular. Rencana yang disebutkan harus miliki elemen-elemen umum serta persyaratan pelaporan yang digunakan meyakinkan akuntabilitas negara pada melacak kemajuan dan juga menciptakan sinyal permintaan untuk menggalakkan pembangunan ekonomi pada pengumpulan, pemilahan, serta daur ulang.
Wakil Ketua Umum INAPLAS Indonesia di tempat Global Plastics Alliance Edi Rivai menyatakan bertransisi ke sistem plastik sirkular, pada mana semua perangkat lunak plastik digunakan kembali, didaur ulang, lalu dikelola secara bertanggung jawab alih-alih dibuang, merupakan kunci untuk mengatasi hambatan sampah plastik.
“Transisi menuju perekonomian sirkular akan menghurangi emisi gas rumah kaca (GRK), meningkatkan efisiensi sumber daya, menyokong perkembangan ekonomi, juga menciptakan lapangan kerja, khususnya pada negara- negara dengan infrastruktur pengelolaan sampah juga daur ulang yang kurang berkembang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Edi mengungkapkan pada memulai pembangunan sirkularitas di seluruh siklus hidup plastik mulai dari desain, daur ulang hingga pengelolaan akhir masa pakai yang digunakan bertanggung jawab lalu mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang mana sesuai dengan keperluan harus menjadi landasan utama perjanjian ini.
