4.495 Sumur Idle Punya Potensial Migas, Menteri Bahlil: Kenapa Tidak Digarap?

JAKARTA – Menteri Daya dan juga Informan Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengupayakan merevitalisasi sumur minyak yang digunakan pada waktu ini tidak ada berpartisipasi atau idle. Memberikan Tekanan jalankan acara reaktivasi sumur minyak ini, Menteri Bahlil menegaskan, akan segera mencabut izin bidang usaha pengelolaan sumur minyak yang dimaksud tidaklah digarap maksimal, bukan terkecuali BUMN.
Dalam paparannya Bahlil menyebutkan, bahwa Indonesia mempunyai sekitar 44.985. Namun yang produktif belaka sekitar 16.433 sementara sisanya 16.990 telah tak produktif atau idle. Baca Juga: Ancaman Bahlil ke KKKS: Sumur Idle Kalau Tidak Dijalankan, Cabut Izinnya!
Kemudian berdasarkan penelusurannya dari 16.990 tersebut, ada sekitar 4.495 sumur idle yang digunakan mempunyai HC peluang atau masih produktif lalu mungkin saja bisa saja dioptimalisasikan produksinya.
Dikatakan Bahlil, dari lifting minyak Indonesia sebesar 600 ribu barel oil per day atau BOPD hanya sekali dikuasai oleh dua kontraktor yaitu Pertamina sebesar 65% lalu Exxon Mobil Cepu 25%. Kemudian 10 persen sisanya yang kecil-kecil.
Kemudian, lanjut Bahlil, ketika dirincikan lagi 5.000 sumur idle ini ternyata lebih besar banyak konsumsinya dipegang Holding BUMN Migas tersebut.
“Kenapa tiada dijalankan? A-O-A-O, kalau gini saya bikin pencabutan IUP tahap kedua. Kalau kemarin kita cabut 2018 IUP, nah ini keliatannya berpotensi untuk kita lakukan penataan untuk sumur-sumur yang digunakan bukan dikerjakan baik oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Migas termasuk BUMN,” tegasnya pada aca BNI Penanam Modal Daily Summit 2024 di dalam Senayan Ibukota Convention Center, Rabu (9/10/2024).
Selain itu, Bahlil juga membuka puang untuk menawarkan perusahaan lain yang tersebut mampu menjalankan sumur yang disebutkan untuk meningkatkan lifting minyak nasional.
“Jangan digenggam dong jangan, kita negara butuh gimana? Kita prioritas ke BUMN, tapi jangan kita semata-mata kacamata kuda sebab BUMN izinnya, izinnya pun dibawa tidur. Negara bukan butuh izin tidur, negara butuh produksi,” pungkas Bahlil.






