JAKARTA – otoritas masih mengkaji kebijakan biaya gas bumi tertentu (HGBT) sebesar USD6 per MMBTU untuk tujuh sektor bidang juga ada wacana untuk mencabut subsidi HGBT. Ada juga pendapat yang tersebut menginginkan subsidi dihapus, meskipun gas merupakan salah satu komponen biaya utama pada bidang industri.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengungkapkan telah waktunya pemerintah melakukan audit penerapan harga jual gas alam di dalam pada negeri, baik yang mana untuk bidang maupun untuk rakyat. Sebab, biaya gas Indonesia ketika ini sudah ada terlalu tinggi, jikalau dibandingkan dengan dengan biaya gas alam internasional yang mana hanya saja USD3,21 per MMBTU.
“Kita ini salah satu penghasil gas alam terbesar dunia, bahkan baru sekadar ditemukan sumber gas pada Aceh yang tersebut berjauhan lebih lanjut besar 18 kali lipat dari yang dimaksud di tempat hasilkan di tempat Arab Saudi. Seharusnya nilai gas alam di tempat Indonesia sebanding dengan yang digunakan di tempat berlakukan di tempat Arab Saudi, yaitu USD0,5 per MMBTU,” ujar BHS, pada pernyataannya, Selasa (17/12/2024).
Dia menyebutkan harga jual gas bidang yang digunakan disubsidi belaka untuk tujuh sektor industri, yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca dan juga sarung tangan karet adalah USD6 per MMBTU. Sementara yang digunakan tiada mendapatkan subsidi mayoritas item lapangan usaha adalah USD11-12 per MMBTU, tergantung klasifikasi industri.
Ketentuan itu, katanya, sangat mahal dan juga tinggi sekali harganya, bandingkan dengan nilai gas sektor dalam Negara Malaysia yang dimaksud sebesar USD4,5 per MMBTU. Sementara, biaya gas sektor pada Thailand adalah USD5,5 per MMBTU serta biaya gas sektor dalam Vietnam sekitar USD6,39 per MMBTU.
“Bagaimana bidang kita sanggup bersaing pada domestik maupun internasional apabila nilai gas alam untuk lapangan usaha di area Indonesia dua sampai tiga kali lipat dari negara-negara Asia Tenggara tersebut, apalagi dalam sektor pertanian, sektor pupuk mempunyai total biaya 70 persennya adalah komponen dari gas alam,” jelas Bambang.
BHS menjelaskan apabila nilai tukar subsidi HGBT untuk pupuk dikembalikan normal maka biaya pupuk akan meningkat tajam, bisa-bisa dua kali lipat. Kondisi itu tentu akan menyulitkan produksi pertanian di dalam Indonesia dan juga tarif beras yang ketika ini telah sangat mahal, sehingga akan menjadi jarak jauh lebih banyak mahal.
Bambang yakin pemerintahan Prabowo akan memperhatikan kondisi ini untuk tidak ada mencabut subsidi HGBT, bahkan akan mempertimbangkan nilai tukar gas alam untuk bidang menjadi USD6 per MMBTU untuk semua jenis industri.
“Kita harapkan mampu turun menjadi sebanding dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya sehingga harga jual produk-produk sektor akan hemat serta daya beli penduduk kembali meningkat,” tandasnya.
Kebijakan ini, katanya, akan tambahan meningkatkan iklim usaha sektor yang dimaksud ada pada Indonesia sehingga tiada gulung tikar maupun berpindah ke negara lain yang dimaksud dampaknya akan meningkatkan pengangguran. Dengan kebijakan itu, diharapkan lapangan usaha pada negara lain berminat masuk ke Indonesia sehingga ekonomi menjadi meningkat 8% sesuai target yang mana diinginkan Presiden Prabowo.
