JAKARTA – Setara Institute menilai kualitas sekaligus dinamika proses mendekati hingga penyelenggaraan Pilpres serta pemilihan kepala daerah 2024 cukup rendah. Penilaian ini berdasarkan Angka HAM 2024, Distraksi Hak Asasi pada Rezim Transisi yang dimaksud dikeluarkan Setara Institute.
Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan menuturkan rendahnya kualitas demokrasi pada waktu ini ditandai partisipasi pemilihan raya Serentak 2024 bukan menyentuh 70%, sarana prasarana pemilihan umum yang mana tidaklah inklusif, hingga representasi perempuan di kursi parlemen maupun kontestasi kepala daerah.
“Hal inilah yang digunakan menjadi alasan pada balik menurunnya -0,1 pada skor hak turut juga pada pemerintahan menjadi 3,1,” kata Halili sebagaimana siaran pers yang mana diterima, Selasa (10/12/2024).
Dalam tabel perbandingan skor Skala HAM periode I (2014-2019), 2023, juga tahun 2024 dinyatakan skor hak sipil dan juga kebijakan pemerintah sebagai berikut 3,0 (periode I), 3,0 (tahun 2023), juga 2,9 (tahun 2024).
Dengan menurunnya hak sipil dan juga kebijakan pemerintah pada tahun 2024, Setara Insititute merekomendasikan Presiden Prabowo Subianto untuk menjamin penghormatan terhadap kebebasan berekspresi lalu berpendapat oleh masyarakat, jurnalis, maupun insan akademis.
Kemudian, menjamin ruang civic tanpa intervensi. “Termasuk serta khususnya memulihkan lingkungan kebijakan pemerintah demokratis yang tersebut patuh pada prinsip rule of law serta standar-standar etik demokrasi,” ujar Halili.
Diketahui, Ukuran HAM 2024 ini merupakan studi pengukuran kinerja negara sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) di perlindungan, pemajuan, penegakan, lalu pemenuhan HAM pada Indonesia.
Indeks HAM disusun dengan mengacu pada rumpun-rumpun hak yang dimaksud terdapat di Kovenan Internasional Hak Sipil lalu Politik lalu Kovenan Internasional Hak Sipil dan juga Politik lalu Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, dengan menetapkan 6 indikator pada variabel hak sipil serta urusan politik dan juga 5 indikator pada variabel hak ekonomi, sosial, budaya yang selanjutnya diturunkan ke pada 50 sub indikator.
Penilaian dilaksanakan menggunakan skala Likert dengan rentang 1-7 yang digunakan menggambarkan nilai 1 sebagai perlindungan, penghormatan, lalu pemenuhan HAM yang dimaksud paling buruk. Lalu, bilangan 7 menunjukkan upaya komitmen pemajuan HAM yang tersebut paling baik.
Penilaian ini menggunakan triangulasi sumber juga expert judgment sebagai instrumen justifikasi temuan studi.
