JAKARTA – Petisi Warga Ibukota Indonesia Antikorupsi mengadakan aksi demonstrasi di area Gedung Merah Putih KPK , Hari Jumat (8/11/2024). Aksi yang disebutkan menuntut KPK memberikan kejelasan terhadap persoalan hukum dugaan korupsi e-KTP juga pengadaan alat kebugaran (alkes) di area Provinsi Banten.
Ketua Petisi Warga Ibukota Indonesia Antikorupsi Hasan Assegaf menyatakan dua perkara yang disebutkan menyeret nama calon gubernur kemudian delegasi gubernur Jakarta. “Kami meminta-minta terhadap KPK untuk mampu memberikan kepastian hukum terhadap skandal perkara dugaan perkara yang mana melibatkan Pramono Anung di skandal persoalan hukum e-KTP,” kata Hasan pada Gedung Merah Putih KPK.
“Selain itu, perkara pengadaan proyek alat kondisi tubuh di tempat Provinsi Banten,” sambungnya.
Hasan menyebutkan, dugaan korupsi pengadaan alkes Provinsi Banten itu diduga menyeret nama Rano Karno. Terkait permintaan kejelasan dua tindakan hukum tersebut, Hasan menyatakan pihaknya sudah pernah bersurat ke Lembaga Antirasuah pada 6 November 2024.
“Jangan membiarkan kesulitan Pramono Anung kemudian Rano Karno itu tidak ada ada kepastian hukum yang digunakan pada akhirnya bisa saja menyebabkan prakiraan yang tidaklah jelas di tempat ruang publik,” ujarnya.
Terpisah, Juru Bicara Pramono Anung-Rano Karno Chico Hakim menyatakan dua sosok yang dimaksud merupakan pihak yang tersebut bersih dari korupsi. “Terbukti merekan telah menjabat di dalam pemerintahan puluhan tahun,” kata Chico.
