JAKARTA – Ketua Badan Amil Zakat Nasional ( Baznas ) Noor Achmad mengakses kata-kata menanggapi usulan Ketua DPD Sultan B Najamudin agar dana zakat dapat dipakai untuk menambahi anggaran acara makan bergizi gratis . Dia menegaskan, pengaplikasian dana zakat bisa jadi dipakai pada inisiatif makan bergizi gratis bila sasarannya adalah rakyat fakir miskin.
Ia menegaskan bahwa Baznas menyalurkan bantuan pada kaum mustahik atau orang yang mana berhak menerima zakat serta infak seperti musafir hingga fakir miskin. “Kalau memang sebenarnya sasarannya nanti terhadap fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin,” ujar Noor ketika ditemui di tempat Kompleks Parlemen, Senayan, Ibukota Pusat, Rabu (15/1/2025).
Meski begitu, Noor mengatakan, pihaknya akan melakukan verifikasi bila penerima tidak tergolong fakir miskin. “Jadi kalau semuanya ke fakir miskin, itu adalah asnaf yang dimaksud memang benar mustahik, yang mana perlu dibantu oleh Baznas,” ujarnya.
Noor menyampaikan, pihaknya hanya sekali menyalurkan bantuan pada asnaf selama ini. Ia juga menuturkan, pihaknya sudah pernah memberi makanan bergizi gratis.
“Bahkan setiap saat kami sampaikan, siapa cuma yang tak sanggup makan, datang ke Baznas. Dimana saja, pasti ada,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan agar warga bisa jadi urunan untuk membantu anggaran acara makan bergizi gratis. Usulan itu didasari lantaran takyat Indonesia dermawan juga suka menyumbang, bahkan ia mengusulkan agar bisa saja dibiayai dana zakat.
Usulan itu dilayangkan Sultan sekaligus merespons inisiatif MBG dinilai sulit untuk berlangsung jangka panjang apabila hanya saja mengandalkan APBN.
“Saya mengamati begini memang benar negara pasti pada bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin, ya ingin kegiatan makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya hanya kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu bukan akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” kata Sultan pada waktu ditemui pada Kompleks Parlemen, Ibukota Pusat, Selasa (14/1/2025).
