JAKARTA – Pakar Kepemiluan Titi Anggraini menganggap, sejatinya bukan ada argumentasi hukum yang tersebut baru pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang digunakan menghapus ambang batas presiden atau presidential threshold.
Menurutnya, putusan yang disebutkan cuma mencermati secara saksama dinamika lalu keinginan penyelenggaraan negara, yakni MK menyatakan bahwa pada waktu ini merupakan waktu yang tepat bagi lembaga itu untuk bergeser dari pembangunan sebelumnya.
“Hal itu mempertimbangkan banyaknya pengujian pasal ambang batas pencalonan presiden yang mana diajukan ke MK, yaitu sampai 33 pengujian lebih,” ungkapnya, Hari Sabtu (4/1/2025).
“Lalu kecenderungan adanya upaya membatasi jumlah keseluruhan calon yang tersebut mengakibatkan terbatasnya pilihan bagi pemilih juga berakibat terjadi polarasisasi di area tengah-tengah masyarakat, maka MK menganggap hal itu sebagai open legal policy yang dimaksud bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan juga mengandung ketidakadilan yang tersebut intolerable,” imbuh Titi.
Dia menilai, gugatan yang diajukan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Enika Maya Oktavia dkk patut disyukuri lalu dirayakan semua pihak.
Oleh akibat itu, partai urusan politik diharapkan mulai menyiapkan kader-kader terbaiknya sebagai calon-calon potensial untuk Pilpres 2029.
“Namun, terlebih dahulu partai harus menegaskan partai urusan politik mereka bisa saja lolos menjadi perserta pilpres pada pemilihan 2029 mendatang,” ujarnya.
