JAKARTA – Uni Eropa (UE) sudah pernah mengusulkan pelarangan ekspor konsol video game ke Rusia sebagai bagian dari paket sanksi ke-16. Rencana ini diungkapkan oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri UE, Kaja Kallas.
Langkah yang dimaksud diperkirakan akan dimasukkan di putaran pembatasan yang digunakan lebih besar luas, lalu akan berlaku pada 22 Februari 2025, mendatang. Perluasan sanksi yang dimaksud akan datang menandai tahun ketiga sejak eskalasi konflik Rusia-Ukraina pecah pada tahun 2022.
Kallas mengklaim bahwa Rusia menggunakan konsol game seperti Xbox Microsoft kemudian PlayStation Sony untuk mengontrol drone. “Kami benar-benar mengawasi semua hal yang tersebut dapat membantu Rusia mengobarkan konflik ini, karenanya kami memasukkan mereka itu (konsol game) ke di daftar sanksi,” katanya seperti diambil oleh Financial Times.
Sanksi terbaru yang tersebut diusulkan akan segera berusaha mencapai tukang jualan di area di blok UE yang dimaksud terus mengekspor konsol game ke Rusia, termasuk penjual barang bekas. Tiga produsen konsol game terbesar – Sony, Microsoft, serta Nintendo – sudah pernah menangguhkan jualan di area Rusia menyusul penerapan sanksi Barat pada awal 2022.
Namun dalam berada dalam gencarnya sanksi Barat, bagaimanapun hasil mereka itu terus memasuki lingkungan ekonomi Rusia melalui impor paralel. Badan intelijen Barat kemudian negeri Ukraina sebelumnya mengklaim bahwa Wilayah Moskow mengadaptasi elektronik sipil untuk tujuan militer oleh sebab itu pembatasan komponen kelas militer.
Laporan itu mengklaim bahwa semikonduktor dari lemari es juga peralatan rumah tangga telah lama digunakan pada rudal kemudian drone Rusia.
Di sisi lain lapangan usaha game merespons proposal yang dimaksud dengan melayangkan kritik keras. direktur utama perusahaan pengimpor Achivka lalu kepala Asosiasi Distributor serta Importir Video Game Rusia, Yasha Haddazhi mencatat bahwa tidak ada ada satu pun negara Uni Eropa yang tersebut memproduksi konsol game lalu mempertanyakan efektivitas dari kebijakan tersebut.
Dalam sebuah pernyataan terhadap RBK, Haddazhi mengatakan, impor konsol game Rusia bahkan tidaklah menyeberangi Uni Eropa. Ia menambahkan, bahwa proposal Kallas “menunjukkan kurangnya pemahaman tentang lapangan usaha video game atau merupakan langkah kosong lainnya.”
Sebagai informasi sanksi Uni Eropa membutuhkan persetujuan bulat dari semua 27 negara anggota. Hongaria sebelumnya mengancam akan memveto sanksi akibat tindakan tanah Ukraina untuk menghentikan transit gas Rusia.
Menurut Politico, Budapest menyetujui perpanjangan pembatasan yang dimaksud ada pasca mendapatkan jaminan dari Uni Eropa bahwa permasalahan keamanan energinya akan ditangani.
Paket sanksi terbaru diperkirakan akan diselesaikan pada beberapa minggu mendatang menjauhi tenggat waktu, 22 Februari. Sedangkan Rusia telah dilakukan berulang kali mengecam sanksi Barat, dengan menyebutnya sebagai tindakan ilegal serta bertentangan dengan hukum internasional, juga menuntut untuk segera dicabut.
