JAKARTA – Presiden Negeri Paman Sam Donald Trump telah dilakukan mengumumkan bahwa ia akan menghentikan pendanaan ke Afrika Selatan , usai menuduh pemerintah negara itu “menyita” tanah. Trump menerangkan pada sebuah postingan pada media Truth Social, menuding Pretoria melakukan “pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran.”
“Amerika Serikat tak akan mendukungnya, kami akan bertindak. Saya juga akan memotong semua pendanaan masa depan ke Afrika Selatan sampai penyelidikan penuh berhadapan dengan situasi ini selesai!” katanya.
Bulan lalu, Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa menyetujui secara resmi RUU kontroversial yang mana memungkinkan pemerintah untuk mengambil alih properti tanpa kompensasi pada kondisi tertentu. Undang-undang baru ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan rasial di kepemilikan tanah, hambatan lama di perekonomian paling forward di area Afrika sejak Apartheid berakhir pada tahun 1994.
Pemerintah telah dilakukan menetapkan target untuk mentransfer 30% lahan pertanian dari petani epidermis putih -yang sebagian besar masih menguasainya- terhadap rekan-rekan lapisan kulit hitam hingga tahun 2030. eksekutif Afrika Selatan mengungkapkan bahwa selama era Apartheid, ribuan keluarga lapisan kulit hitam dipindahkan secara paksa dari tanah mereka di tempat bawah Undang-Undang Tanah Pribumi tahun 1913.
Sementara itu, Pretoria menjelaskan bahwa Undang-Undang Pengambilalihan tidak ada mengizinkan pengambilalihan sewenang-wenang dan juga butuh kesepakatan dengan pemilik properti. Namun para kritikus menyampaikan peringatan bahwa hal itu dapat mengakibatkan situasi yang dimaksud mirip dengan penyitaan tanah Zimbabwe pada tahun 1980-an.
Kelompok oposisi terbesar dalam Afrika Selatan dan juga salah satu partai pada pemerintahan koalisi Ramaphosa, “sangat menentang” undang-undang baru, hingga mengancam akan menempuh jalur hukum.
Pretoria berada pada bawah tekanan dari mitra Baratnya, teristimewa AS, di beberapa tahun terakhir, sebagian akibat hubungan dekatnya dengan Rusia. Terlebih Afrika Selatan diketahui merupakan salah pendukung utama BRICS , kelompok negara mengalami perkembangan yang mana digadang-gadang akan menyaingi dominasi AS.
Menurut statistik pemerintah AS, Washington menyisihkan hampir USD440 jt bantuan ke Afrika Selatan pada tahun 2023.
Dalam sebuah pernyataan resmi, Ramaphosa mengungkapkan beliau akan melibatkan Trump tentang kebijakan reformasi tanah serta isu-isu kepentingan bilateral, mengacu pada Negeri Paman Sam sebagai “mitra urusan politik juga perdagangan strategis utama untuk Afrika Selatan.”
“Afrika Selatan adalah demokrasi konstitusional yang tersebut berakar kuat di supremasi hukum, keadilan serta kesetaraan. eksekutif Afrika Selatan belum menyita tanah apapun,” katanya.
