Ibukota – Kementerian Perjalanan mengaku sedang mempelajari tren wisata yang mana pada masa kini terpantau bergeser dari kuantitas berubah menjadi kualitas untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata.
“Sekarang kita dibebankan dengan devisa yang mana lebih besar tinggi, spending (pengeluaran) wisatawan juga harus lebih banyak tinggi. Ketika saya melihat, sewaktu spending, itu berarti warga harus mengeluarkan lebih. Kalau mengeluarkan lebih, berarti harus ada barang yang digunakan beliau beli,” kata Deputi Lingkup Industri dan juga Penyertaan Modal Kemenpar Rizki Handayani Mustafa di Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI, pada Bogor, Selasa.
Rizki mengumumkan sektor pariwisata perlu mengikuti tren untuk mencari potensi atau pangsa baru yang dapat memproduksi wisatawan mau mengeluarkan dana lebih lanjut untuk tinggal serta menikmati pengalaman berwisata ke Indonesia.
Terkait hal ini, Kementerian Wisata menyadari bahwa terdapat beberapa lingkungan ekonomi yang dimaksud bisa jadi dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Misalnya seperti wisata kuliner (gastronomi), wisata bahari (marine) dan juga wisata kebugaran (wellness tourism).
Adapun hal-hal yang dapat dikembangkan pada dalamnya seperti pengembangan marina juga boating hingga lapangan usaha kapal yacht yang digunakan sedang tumbuh pada kawasan Asia.
“Ini yang mana kita sedang dorong untuk juga kita kembangkan, masih berbagai regulasi yang tumpang tindih,” ujar dia.
Pihak Kementerian Peluang Usaha Pariwisata juga mulai mempertimbangkan adanya wisata berbasis ilmu pengetahuan atau edutrip, yang mana fokus pada minat-minat tertentu. Contohnya wisata terkait arsitektur Indonesi atau kain tradisional Nusantara (wastra).
“Ini yang dimaksud bisa jadi kita dapatkan market baru, di dalam luar market-market yang ada. Mungkin itu niche, tapi ini ada, kemudian beliau mampu spending lebih banyak banyak,” ucap Rizki.
Dengan banyaknya sasaran baru tersebut, menurutnya amat penting bagi pemerintah maupun asosiasi untuk menciptakan paket-paket yang dimaksud dapat menunjang pengalaman wisatawan berwisata.
Sementara strategi yang berhubungan dengan pariwisata di bulan Ramadhan, Rizki menyoroti adanya prospek bagi pengelola hotel untuk menggaet lebih tinggi banyak tamu melalui konsep hotel itikaf di dalam ketika negara sedang menurunkan pengeluarannya untuk belanja.
“Saya pernah ada pengalaman di Sahid Hotel, bikin acara itikaf. Jadi mulai dari menyingkap puasa sampai malam, menginap kita di dalam sana. Ada yang dimaksud nginap pada hotel, ada yang digunakan ke ballroom-nya saja, jadi itu ada spending,” ujar Rizki.
Dengan demikian, Rizki berharap baik pihak asosiasi maupun stakeholder terkait dapat bersama-sama mencari celah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sisi pariwisata, di antaranya menentukan sasaran dan juga paket wisata, model barang atau prasarana apa belaka yang tersebut diperlukan disusun juga disediakan.
Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) di Pelaksanaan APBN 2025, pemerintah berusaha mencapai efisiensi sebesar Simbol Rupiah 306 triliun.
Surat menteri itu diterbitkan sebagai aksi lanjut dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang dimaksud ditujukan terhadap seluruh gubernur, bupati sampai walikota. Adapun beberapa hal yang mana diminta untuk dibatasi yakni belanja untuk kegiatan yang mana seremonial, publikasi hingga seminar atau Focus Group Discussion (FGD).
Di dalamnya disebutkan bahwa penghematan anggaran bagi K/L ditujukan untuk melakukan penghematan Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Negara (APBN) dengan memotong beberapa pos anggaran pada K/L.
Artikel ini disadur dari Kemenpar pelajari tren wisata untuk tingkatkan pendapatan negara
