JAKARTA – Setelah Tesla mengurungkan niatnya menanamkan pembangunan ekonomi lantaran menilai habitat sektor hijau Indonesia belum siap, sekarang ini Apple Inc yang maju mundur untuk berinvestasi di area Indonesia.
Apple, yang dimaksud berharap akan mendapat izin mengedarkan dan juga mengedarkan ponsel iPhone-16 terbaru di dalam Indonesia, sebelumnya mengajukan proposal untuk menanamkan penanaman modal senilai USD100 jt atau setara Rp1,5 triliun. Namun, pemerintah menolak proposal itu.
Namun di rapat kerja dengan Komisi XII DPR, Menteri Penyertaan Modal dan juga Hilirisasi Rosan Roeslani mengungkapkan mengajukan permohonan Apple meninggikan investasinya menjadi USD1 miliar atau sekitar Rp15,9 triliun. Ia memberi waktu satu minggu bagi Apple untuk mempertimbangkan hal itu.
Ekonom CORE Indonesia Muhammad Faisal menilai ada beberapa faktor yang mana menyebabkan penanam modal kelas kakap masih belum cukup yakin untuk berinvestasi secara penuh dalam Indonesia. Salah satunya adalah belum tersedianya habitat yang tersebut baik untuk memperkuat sebuah industri, teristimewa perusahaan sekelas Apple yang tersebut miliki standar yang tersebut cukup tinggi di setiap hasil yang dihasilkan.
“Jadi harus ada standar yang digunakan harus dipenuhi, tidaklah sanggup kita dan juga merta merancang lalu ada bidang pendukung, lapangan usaha kecil, lapangan usaha menengah untuk mensuplai tapi dengan standar yang pada bawah mereka, dikarenakan akan mempengaruhi dari tingkat kualitas hasil mereka itu yang digunakan telah punya standar internasional,” ungkap Faisal.
Lainnya adalah kebijakan Level Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan juga ketidakpastian hukum. Meskipun kebijakan TKDN bertujuan meningkatkan komponen lokal, tetapi pendekatan yang tersebut terlalu memaksa menimbulkan pemodal asing surut langkah.
“Dan juga kesulitan dari sisi kepastian kebijakan, kenapa Vietnam bisa, salah satu kelebihannya menurut saya adalah dari sisi kepastian kebijakan, sustainability, konsistensi, merek tambahan pasti akibat negaranya sentralistik, kemudian juga semuanya diatur oleh pemerintah secara absolut lalu dari waktu ke waktu tiada ada pembaharuan kebijakan yang siginifikan yang digunakan mana itu penting bagi pemodal di jangka panjang lantaran penanaman modal itu bukanlah cuma untuk lima tahun,” jelasnya.
Meski begitu, permintaan yang dimaksud disyaratkan oleh pemerintah ini diperlukan agar Indonesia bisa saja menjadi bagian dari rantai pasok global untuk teknologi tinggi, sambil sekaligus memperbaiki berbagai regulasi, birokrasi, sumber daya manusia, kemudian sebagainya.
“Karena kalau tidaklah begitu, sampai kapan pun kita tak akan pernah menjadi bagian daripada rantai pasok untuk sektor yang mana high tech, jadi selamanya kita akan semata-mata bergerak di perdagangan dunia pada komoditas yang low technology, yang digunakan labor intensive tapi tidak berarti tidak ada perlu, tapi kita tiada akan pernah dapat upgrade,” tegasnya.
Diwawancarai secara terpisah ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai ke depan masih berbagai yang mana harus diperbaiki oleh pemerintah agar kelak para penanam modal besar tidaklah berpikir dua kali untuk menanamkan modalnya pada Indonesia.
“Sekalipun pasarnya besar kalau regulasinya masih kompleks, birokrasi masih lambat, infrastruktur belum memadai akan sulit lantaran perusahaan sekelas Apple, Tesla butuh sistem ekologi yang mana mengupayakan seperti infrastruktur digital lalu SDM yang tersebut terampil,” pungkasnya seperti dilansir dariVOA.
