JAKARTA – Lembaga riset Trust Indonesia bereaksi menghadapi pernyataan Ketua Dewan Kondisi Keuangan Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang dimaksud menuding banyaknya pengamat berbicara tanpa adanya data yang tersebut akurat.
Direktur Investigasi Trust Indonesia Ahmad Fadhli mengatakan, pihaknya justru siap menyampaikan data statistik jikalau Luhut menginginkan data yang mana merekam pendapat rakyat terkait kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Sebagai lembaga riset, Trust Indonesia memiliki segudang data untuk memenuhi keinginan Pak Luhut. Kita justru mengawaitu waktu Pak Luhut untuk mendengarkan kritik masyarakat serta Trust Indonesia menghadapi kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Pak Luhut siapkan belaka waktunya, Trust Indonesia siap meladeni permintaan Pak Luhut persoalan data,” ujar Fadhli, Selasa (1/4/2025).
Mantan aktivis siswa ini justru mengajukan permohonan Luhut bukan bersikap reaksioner menghadapi kritik yang dimaksud dilontarkan berbagai pihak. Kritik justru sangat penting untuk membantu pemerintahan yang berjalan sekarang untuk menemukan komposisi kebijakan yang tersebut tepat dan juga baik bagi publik.
“Kami justru mengamati Pak Luhut yang tersebut seharusnya melakukan introspeksi. Mengapa beliau sangat reaksioner terhadap kritik yang digunakan disampaikan publik. Bukankah kritik adalah prasyarat demokrasi kemudian bermanfaat bagi kebijakan umum yang tepat sasaran,” kata Fadhli.
Survei Trust Indonesia juga merekam ketidakpuasan lalu ketidaksetujuan para pakar terhadap sebagian isu-isu nasional. Isu yang dimaksud seperti 75,5 persen para pakar tidaklah setuju dengan Revisi UU TNI yang dimaksud menempatkan Kementerian/Lembaga dapat diisi anggota TNI aktif, 77,2 persen para pakar menilai kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak ada tepat sasaran, dan juga 80,7 persen para pakar mengatakan alokasi anggaran hasil efisiensi tiada tepat sasaran.
“Ketidakpuasan rakyat yang disebutkan juga ditunjukkan pada kegiatan unggulan seperti MBG, efisiensi anggaran, serta Revisi UU TNI. Level ketidaksetujuan kemudian keraguan responden yang tersebut tinggi menunjukkan bahwa program-program yang dimaksud ke depan harus mendapat evaluasi lalu pengawasan komprehensif,” ungkap Fadhli.
