JAKARTA – pemerintahan terus menguatkan aspek keamanan kendaraan listrik (EV) sebagai bagian memacu pemakaian kendaraan listrik. Langkah ini sejalan dengan target pengurangan emisi karbon dari sektor transportasi guna mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih banyak cepat.
Kepala Balai Besar Survei kemudian Pengujian Ketenagalistrikan, Tenaga Baru, Terbarukan, serta Konservasi Energi, Harris Yahya, menjelaskan bahwa pemerintah, melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN), telah lama menerbitkan 38 Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait kendaraan listrik. Standar ini penting untuk meningkatkan kepercayaan umum terhadap keamanan pengaplikasian EV dalam Indonesia.
“Aspek safety menjadi sangat penting akibat satu kali kejadian mampu menyebabkan impact yang dimaksud sangat besar terhadap lapangan usaha kendaraan listrik di area Indonesia. Sehingga benar-benar ini harus menjadi perhatian utama kita. Sudah ada standar yang dimaksud sudah ada ditetapkan dan juga kita juga masih mengharapkan ada penyempurnaan-penyempurnaan standar yang dimaksud lain, lalu yang mana paling penting itu bisa saja dilaksanakan secara tegas,” ujar Harris pada seminar Memperkuat Ketenteraman Kendaraan EV, Selasa (12/11/2024).
Selain menghurangi emisi karbon, Harris juga menambahkan bahwa pemakaian kendaraan listrik secara luas dapat meningkatkan efisiensi energi. Hal ini secara secara langsung akan menurunkan ketergantungan pada impor material bakar minyak (BBM), yang tersebut selama ini menjadi beban bagi Neraca Pembayaran Indonesia.
Executive Vice President Pengembangunan Layanan Niaga PT PLN, Ririn Rachmawardini menyatakan PLN berikrar untuk terus memperluas infrastruktur kendaraan listrik dalam seluruh Indonesia. Hingga Oktober 2024, PLN sudah menyiapkan 2.151 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) roda empat serta 9.956 SPKLU roda dua di area 1.503 lokasi.
“Ekosistem ini ini terus kami kembangkan, bagaimana kami bisa saja mereach atau bisa jadi menggapai pelanggan ini untuk terus menikmati kemudahan-kemudahan. Jadi orang yang mana awalnya mau beli EV ini udah mulai berubah, bergeser Tadinya EV itu mobil kedua, tapi akhir-akhir ini itu udah sejumlah yang peryakinkan untuk membeli EV itu sebagai mobil pertama. Jadi luar biasa sekali pencapaiannya,” tegas Ririn.
PLN juga menggandeng mitra dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta untuk meningkatkan ketersediaan charging station. Selain itu, PLN sudah melengkapi setiap charging station dengan APAR Lithium Fire Killer lalu memverifikasi kepatuhan terhadap sistem manajemen K3 (Kesehatan dan juga Keselamatan Kerja).
“Jadi harapannya mungkin saja di tempat Indonesia ini tidaklah ada keraguan atau tiada ada kegelisahan terkait mobil listrik ini, dari sisi infrastrukturnya pun kami sedang siapkan kelengkapannya. Kemudian kami juga telah menunjuk anak perusahaan kami ini untuk terkait dengan operation lalu maintenance-nya,” kata Ririn.
“Kemudian petugas juga standby, lalu sekarang ada di dalam PLN Mobile itu ada semacam yang digunakan menghubungkan dengan agent. Jadi 24 jam apabila memang sebenarnya ada terkendala di tempat SPKU, itu mungkin saja bisa saja mengontak sehingga nanti petugas Haleyora akan datang,” tambahnya.
