JAKARTA – Efisiensi anggaran yang digunakan sedang digalalakkan pemerintah hingga Rp306 triliun berpotensi menghambat target perkembangan perekonomian 8%. pemerintahan perlu memperhatikan sektor manufaktur, investasi, produktivitas tenaga kerja dan juga stabilitas politik.
“Tata kelola pemerintahan juga harus berjalan dengan baik untuk memperkuat pertumbuhan sektor ekonomi 8%,” ujar Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat (PP) Hima Persis, Hafidh Fadhlurrohman, di acara diskusi bertajuk “Pertumbuhan Sektor Bisnis 8%: Utopis atau Realistis?”, yang diselenggarakan Jaringan Cendekiawan Muda, Rabu (12/2/2025).
Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal berpendapat, pertumbuhan ekonomi mencapai 8% masih memungkinkan dengan persyaratan adanya terobosan dan juga akselerasi yang signifikan. Untuk mencapai nomor tersebut, pemerintah perlu meningkatkan kualitas SDM, kesiapan infrastruktur juga optimlaisasi pengelolaan inisiatif prioritas. Tak hanya saja itu, pembengkakan kabinet dapat menjadi faktor yang dimaksud perlu diperhatikan.
“Efisiensi memang benar diperlukan untuk meminimalisir kemungkinan mark-up anggaran. Namun perlu kehati-hatian pada penerapannya agar tiada menghambat kinerja pemerintah,” katanya.
Pada kesempatan yang digunakan sama, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti mengatakan, bukan ada negara yang tersebut dapat mencapai status negara maju apabila masih terjebak pada Middle-Income Trap (MBG).
“Belanja pemerintah perlu dikelola dengan cermat agar bukan menciptakan kerentanan terhadap perkembangan ekonomi pada masa depan,” ujar Esther.
Menyikapi pandangan tersebut, Deputi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), M. Isra Ramli menegaskan, penambahan jumlah agregat kementerian pada kabinet tiada serta-merta menyebabkan pemborosan. Saat ini terdapat 48 kementerian dari sebelumnya 34. Namun, hal ini bukan lantas menjadi beban anggaran. Pasalnya, efisiensi yang mana dilaksanakan justru bertujuan untuk menghapus program-program yang tersebut tidak ada memberikan faedah dengan segera bagi rakyat.
“Penghematan anggaran justru sangat diperlukan mengingat adanya anomali di realisasi anggaran di tempat beberapa kementerian,” ujarnya.
Isra menegaskan, efisiensi yang dilaksanakan pemerintah ini dapat berdampak pada pelaku bisnis yang dimaksud selama ini mendapatkan proyek dari kementerian yang tidaklah berjalan secara efektif. Perdebatan mengenai efisiensi anggaran kemudian strategi perkembangan ekonomi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah harus diadakan dengan keseimbangan yang dimaksud tepat.
“Di satu sisi, efisiensi menjadi langkah penting untuk menjaga kredibilitas fiskal. Namun, dalam sisi lain, pemerintah juga harus menjamin bahwa pemangkasan anggaran tidak ada menghambat inisiatif strategis yang mana dapat menggerakkan perkembangan sektor ekonomi berkelanjutan,” ucapnya.
