JAKARTA – Penyusunan Pengurus Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( IKA PMII ) periode 2025-2030 rampung melalui rapat formatur pascamunas VII. PB IKA PMII Periode 2025-2030 menegaskan komitmennya untuk menjadikan isu kebangsaan sebagai jadwal utama.
Rapat yang dimaksud dihadiri oleh perwakilan lintas wilayah di tempat Indonesia. Ketua Umum terpilih IKA PMII Fathan Subchi mengungkapkan bahwa susunan kepengurusan ini dirancang untuk menguatkan solidaritas antarwilayah sekaligus meningkatkan partisipasi nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin IKA PMII menjadi wadah yang digunakan bukan hanya sekali mengayomi alumni, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah di menyelesaikan hambatan kebangsaan,” ujarnya, Kamis (27/3/2025).
Dia pun menekankan pentingnya transparansi administrasi. “Pascalebaran, kami akan segera mendaftarkan susunan pengurus baru hasil rapat formatur ini ke Kementerian Hukum kemudian mengagendakan orientasi keorganisasian secara nasional,” kata Fathan.
Sementara itu, salah satu formatur yang dimaksud mewakili wilayah Sulawesi Mulyadi Prayitno menjelaskan bahwa penyusunan kepengurusan ini membutuhkan keseimbangan antara senioritas, kapasitas akademik, dan juga representasi kewilayahan.”Misalnya, saya diamanahi sebagai pengurus sebab pengalaman saya di penguatan UMKM, sementara Mumin Refra dari Indonesia Timur menyebabkan perspektif konstruksi wilayah tertinggal,” imbuhnya.
Mulyadi mengatakan, tantangan terbesar di proses ini adalah menyatukan visi dari berbagai latar belakang. Akan tetapi, semangat kebersamaan berhasil mengalahkan ego sektoral. “Sumbangsih pemikiran lalu aksi sosial seluruh alumni, wajib dijadikan arus utama di gerak Langkah IKAPMII menjadi problem solver dari kesulitan kebangsaan kemudian kenegaraan yang dimaksud sedang melanda Indonesia,” jelasnya.
Fathan menegaskan bahwa rencana utama kepengurusan baru adalah mengoptimalkan peran alumni pada aksi sosial lalu pemikiran strategis. Beberapa kegiatan prioritas mencakup advokasi pemeliharaan pekerja migran, penguatan ketahanan pangan, juga pemberdayaan sekolah pada tempat terpencil.
“Kami bukan ingin energi terkuras pada isu internal. Sebaliknya, kami fokus pada partisipasi nyata, seperti menyokong pemberdayaan alumni atau bersinergi dengan berbagai institusi,” kata Fathan.
Adapun susunan kepengurusan yang digunakan dihasilkan mencakup pimpinan harian, 13 departemen, dan juga 6 lembaga strategis, termasuk Lembaga Kajian Strategis, Lembaga Bantuan Hukum, juga Departemen Hukum lalu Hak Asasi Manusia. Di jajaran pimpinan harian, terdapat Nusron Wahid dan juga Asrorun Niám Sholeh sebagai Wakil Ketua Umum, Muhamad Nur Purnamasidi sebagai Sekretaris Jenderal, serta Arif Rahman sebagai Bendahara Umum.
Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) serta Dewan Pakar diperkuat oleh tokoh-tokoh ternama seperti Said Aqil Siradj kemudian Andi Jamaro Dulung. “Kami yakin kepengurusan ini sanggup menjadi motor penggerak untuk bersinergi dengan eksekutif pada mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi dengan dukungan seluruh alumni yang tersebut tersebar di area seluruh Indonesia,” kata Mulyadi Prayitno.
Selanjutnya, Fathan menegaskan adanya harapan besar agar kepengurusan baru dapat mengakibatkan dampak positif bagi bangsa. “Semoga langkah ini diridai Allah SWT dan juga menjadi jalan menuju Indonesia yang mana lebih tinggi adil, sejahtera, juga bermartabat,” pungkas Fathan.
