JAKARTA – Instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terkait retreat kepala area dinilai sebagai bukti perlawanan parpol berlambang kepala banteng bermoncong putih ke pemerintah. Diketahui, Mega menginstruksikan terhadap semua kepala area terpilih dari PDIP untuk menunda rencana mengikuti retreat yang tersebut dilakukan Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) pada 21-28 Februari 2025 di area Magelang, Jawa Tengah.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai instruksi itu memproduksi cukup mengkhawatirkan bagi pemerintah. Pertama, apabila instruksi ini dihadiri oleh juga memang sebenarnya tidaklah ada pelanggaran hukum untuk menolak bergabung retreat, maka wibawa pemerintah dipertanyakan.
Selain menghamburkan anggaran, kata Dedi, faktanya inisiatif yang dimaksud tidak ada mengikat kepala area yang mana berada di dalam bawah kendali Kemendagri. “Kedua, PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintah, lalu sanggup hanya ke depan instruksi mirip bisa jadi diarahkan ke DPR,” kata Dedi pada keterangannya yang diambil Hari Sabtu (22/2/2025).
Sebab, kata dia, kader PDIP di tempat Parlemen Senayan juga dominan. Menurut dia, jikalau itu dilakukan, maka pemerintah terancam kehilangan kepercayaan lalu legitimasi PDIP.
Ketiga, ia melanjutkan, dengan maraknya aksi massa yang tersebut pada waktu ini muncul, mengindikasikan pemerintah alami krisis kepercayaan publik. PDIP, kata dia, mampu cuma terlibat menggerakkan massa memacu adanya perubahan, lalu apabila itu terjadi sikap pemerintah ketika ini benar-benar tersudut.
“Pemerintah perlu merespons pergerakan PDIP ini dengan menghurangi tekanan pada publik, mengevaluasi arah kebijakan, dan juga tak sewenang mengambil kegiatan populis. Mendahulukan kepentingan bangsa dibandingkan dengan kepentingan janji politik,” pungkasnya.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi terhadap kepala area juga perwakilan kepala wilayah yang tersebut berasal dari PDIP. Megawati memohon kadernya untuk tak mengambil bagian di kegiatan retreat yang dimaksud diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Instruksi Megawati diturunkan pada Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Edaran ini dibenarkan oleh Juru Bicara PDIP Guntur Romli. “Betul (surat instruksi Megawati),” kata Guntur Romli ketika dimintai konfirmasi, Kamis (20/2/2025).
Dalam surat instruksi itu, semua kepala tempat juga duta kepala tempat dari PDIP diminta untuk menunda perjalanan mengikuti retreat di tempat Magelang pada 21-28 Februari 2025. Mereka yang mana sudah ada di perjalanan pun diminta untuk berhenti.
“Diinstruksikan untuk seluruh kepala area serta perwakilan kepala area PDI Perjuangan, satu kepala tempat serta delegasi kepala tempat untuk menunda perjalanan yang tersebut akan mengikuti retreat di dalam Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis surat yang ditandatangani Megawati tersebut.
