JAKARTA – Organized Crime and Corruption Reporting Project ( OCCRP ) merilis daftar finalis pemimpin yang tersebut terlibat pada kejahatan terorganisasi serta paling korup di area dunia pada Selasa, 31 Desember 2024. Dari banyak nama yang tersebut dirilis, Jokowi menjadi salah satu dari lima finalis dengan pengumuman terbanyak tahun ini.
Nama-nama yang dimaksud masuk nominasi lalu perolehan ucapan diusulkan dan juga berasal dari para pembaca, jurnalis, komite juri, lalu pihak lain pada jaringan global OCCRP.
Menanggapi hal itu, pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengatakan, segala bentuk aktivitas kejahatan tidaklah dapat dibuktikan dengan polling atau jajak pendapat.
“Pembuktian kejahatan atau pelanggaran hukum adalah melalui persidangan di dalam pengadilan. Bukan melalui polling atau jajak pendapat,” tegas R Haidar Alwi, Rabu (1/1/2025).
Menurutnya, hingga pada waktu ini tak ada satu pun putusan pengadilan yang mana memvonis Jokowi bersalah sudah melakukan langkah pidana korupsi. Tuduhan kejahatan terorganisasi pada pilpres untuk mengungguli salah satu paslon juga bukan terbukti di area Mahkamah Konstitusi (MK).
“Jika metodologinya benar, seharusnya komite juri OCCRP bukan meloloskan usulan nama Jokowi. Sebab, bagaimana mampu memasukkan nama seseorang ke di daftar yang dimaksud sementara bukan ada satu pun putusan pengadilan yang digunakan memvonisnya bersalah berhadapan dengan kejahatan yang dituduhkan? Jelas sekali ini merupakan suatu kesalahan yang tersebut nyata,” ungkap R Haidar Alwi.
Oleh lantaran itu, predikat yang digunakan disematkan OCCRP terhadap Jokowi hanyalah usulan yang dimaksud tiada berdasar dari para pemegang hak pernyataan pada polling atau jajak pendapat. Akibatnya, dapat merusak reputasi kemudian nama baik Jokowi di area mata rakyat Indonesia bahkan dunia.
“OCCRP harus meralat rilisnya lalu memohonkan maaf untuk Jokowi. Jika tidak, OCCRP yang dimaksud berisi para jurnalis investigasi mirip belaka dengan mencoreng kredibilitasnya sendiri,” tutur R Haidar Alwi.
