KBPP Polri Dukung Nanny Hadi Tjahjanto Jadi Ketua Umum Kowani Periode 2024-2029

JAKARTA – Keluarga Besar Putra Putr i (KBPP) Polri menyatakan dukungannya untuk Nanny Hadi Tjahjanto, isteri Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, menjadi Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) periode 2024-2029.
Ketua Umum KBPP Polri Evita Nursanty, menyatakan dukungan yang dimaksud setelahnya bertemu juga melakukan berbagai diskusi dengan Nanny Hadi Tjahjanto di dalam Jakarta, Awal Minggu (14/10/2024).
Evita meyakini Nanny Hadi Tjahjanto mampu memperjuangkan peningkatan kualitas hidup perempuan serta pemeliharaan hak perempuan. Apalagi dukungan itu memungkinkan sebab Nanny Hadi Tjahjanto juga adalah keluarga Polri, sebagai anak Brimob.
“Dalam AD/ART maupun Tri Setia KBPP Polri mengamanatkan KBPP Polri akan memberikan dukungan untuk keluarga Polri yang sedang berkontestasi di pemilihan di dalam setiap jenjang atau bidang tertentu. Jadi KBPP Polri mengupayakan beliau untuk menjadi ketua umum Kowani, dan juga itu amanat AD/ART lalu Tri Setia,” ucap Evita.
Menurut Evita, untuk isteri mantan Panglima TNI itu, KBPP Polri telah menyampaikan berbagai masukan atau pemikiran yang tersebut dapat kelak diperjuangkan sebagai ketua umum Kowani. Salah satunya adalah bagaimana Kowani bisa saja mengarus-utamakan acara pemberdayaan kegiatan ekonomi perempuan, peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan proteksi hak perempuan hingga penguatan kelembagaan di mengurusi isu perempuan.
“Sebagai Ibu Bangsa, Kowani bisa jadi mengamanatkan kewajiban utama Wanita Indonesia menjadi ‘Ibu Pemberdayaan Perekonomian Bangsa dijadikan common platform digital Kowani yaitu mendekatkan perempuan ke pada penyelenggaraan ekonomi, yang mana dimulai dari keluarga. Hal ini sejalan juga dengan harapan pemerintahan baru untuk peningkatan ekonomi 8 persen,”kata Evita.
Evita Nursanty mengakui ada berbagai perkembangan yang tersebut cukup baik belakangan ini terkait isu-isu perempuan serta anak. Tapi harus disadari tantangan juga makin berat. Misalnya, dari sisi kualitas hidup perempuan, kita lihat fakta di area lapangan bilangan bulat kematian ibu melahirkan masih tinggi dimana tahun 2023, Angka Kematian Ibu di area Indonesia meningkat menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup dari 205 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2022). Lalu lama sekolah masih rendah, terbatasnya keterampilan lalu upah kerja yang mana minim, perempuan di area legislatif masih belum mencapai kuota 30%.
Terkait proteksi hak perempuan ditemukan persoalan hukum kekerasan terhadap perempuan masih tinggi, langkah pidana perdagangan orang khususnya perempuan untuk dieksploitasi seksual komersial dan juga kerja paksa masih tinggi, dan juga di tempat sisi lain pengamanan juga pemenuhan hak-hak terhadap pekerja perempuan di tempat sektor informal termasuk pekerja migran masih lemah.






