JAKARTA – Jumlah warga kelas menengah di dalam Indonesia tercatat mengalami penurunan signifikan sebesar 18,8% pada beberapa tahun terakhir, dari 57,33 jt menjadi 48,27 juta. Hal ini pun berdampak pada daya beli , konsumsi domestik, dan juga stabilitas kegiatan ekonomi nasional .
Diungkap Kepala Pusat Investigasi Kondisi Keuangan Makro dan juga Keuangan, Zamroni Salim bahwa, salah satu pemicu utama penurunan kelas menengah adalah tekanan kegiatan ekonomi yang dimaksud semakin besar. Semua ini tidak ada lepas dari semakin tingginya pajak juga juga biaya hidup yang harus dibayarkan.
“Kelas menengah menghadapi beban berat, seperti kenaikan tarif pajak penghasilan, tambahan pungutan seperti TAPERA, hingga cukai makanan kemudian minuman berpemanis. Hal ini mempersempit ruang gerak dunia usaha mereka,” ungkap Zamroni pada acara Economic Outlook 2025, Rabu (11/12/2024).
Selain itu konsumsi domestik yang digunakan selama ini menjadi pendorong utama peningkatan sektor ekonomi bergabung terdampak. Penurunan daya beli kelas menengah menghambat peningkatan sektor produksi, yang tersebut pada akhirnya membatasi penyerapan tenaga kerja.
“Kondisi ini menyebabkan efek domino pada sektor manufaktur kemudian jasa, yang dimaksud bergantung pada stabilitas konsumsi kelas menengah,” jelas Zamroni.
Solusi untuk mengatasi penurunan ini, menurut Zamroni, harus berfokus pada kebijakan yang dimaksud menggalang kelas menengah, seperti pengurangan beban pajak dan juga insentif ekonomi. Ia pun menilai otoritas perlu meninjau kembali kebijakan yang mana memberatkan kelas menengah.
“Dukungan seperti subsidi energi atau inisiatif sosial yang digunakan lebih lanjut inklusif dapat membantu memperbaiki daya beli mereka,” tambahnya.
Selain itu Zamroni menekankan pentingnya pembangunan ekonomi berkualitas untuk menciptakan lapangan kerja baru di dalam sektor-sektor yang dimaksud strategis, seperti manufaktur lalu teknologi. Penyertaan Modal dengan efek pengganda tinggi, seperti pada sektor tekstil, makanan, lalu bidang berbasis teknologi, harus menjadi prioritas untuk menguatkan kelas menengah.
Pemerintah juga diharapkan tambahan proaktif pada meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui institusi belajar serta kesehatan. Sebab peningkatan kualitas SDM akan membuka potensi bagi kelas menengah untuk kembali berkembang lalu berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian.
