JAKARTA – PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) siap mengembangkan sarana produksi unsur bakar minyak (BBM) ramah lingkungan dari green refinery yang digunakan telah dilakukan dimasukkan di Rencana Jangka Panjang Organisasi (RJPP). Penguraian prasarana produksi dan juga produk-produk BBM ramah lingklungan yang dimaksud merupakandukungan KPI menghadapi kegiatan pemerintah untuk menurunkan emisi karbon kemudian mencapai target Net Zero Emission (NZE) dalam tahun 2060.
Direktur Utama KPI Taufik Aditiyawarman mengatakan, di RJPP perusahaan telah lama dicanangkan konstruksi green refinery atau infrastruktur produksi BBM ramah lingkungan atau green refinery, di dalam antaranya pengembangan Kilang Cilacap Tahap 2 yang mana diproyeksikan pada 2027 dengan kapasitas produksi 6.000 barel Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) per hari (bph).
“Selain itu, Kilang Plaju ditargetkan rampung pada 2030 dengan kapasitas pengolahan biofuels 20.000 bph, Kilang Dumai pada 2031 dengan kapasitas 30.000 bph, juga Kilang Balikpapan pada 2034 dengan kapasitas 30.000 bph,”papar Taufik di diskusi bertajuk “Decarbonizing the Future: The Role of Green Fuel in Reducing Emissions” di dalam Jakarta, Kamis (10/10/2024).
Saat ini, KPI mampu memproduksi materi bakar nabati melalui beberapa metode, yang dimaksud salah satunya mampu memproduksi Sustainable Aviation Fuel (SAF) di tempat Kilang Cilacap dengan kapasitas 9.000 bph. KPI juga melakukan pengolahan material bakar berbasis CPO yang tersebut mampu memproduksi green diesel atau B100. “HVO dari Kilang Cilacap merupakan konversi dari feedstock RDBPO, khususnya produk-produk renewable diesel 100% atau B100 dengan kapasitas 3.000 bph,” paparnya.
Taufik menambahkan, KPI juga telah siap menjalankan rencana pemerintah untuk memproduksiBBM dengan kadar sulfur rendah. Menurut dia, salah satunya adalah Kilang Balongan yang dimaksud telah siap untuk memproduksi BBM dengan kadar sulfur 10 ppm. Kemudian, pada tahun depan, Kilang Balikpapan akan mulai beroperasi serta mampu memproduksi BBM berstandar EURO 5 dengan kadar sulfur 10 ppm, untuk jenis gasoline maupun diesel.
“Ini akan meningkatkan kapasitas untuk memenuhi keperluan (BBM rendah sulfur) pada wilayah Jawa kemudian Kalimantan. Sedangkilang lainnya masih bervariasi,” jelas Taufik.
Peneliti Senior Badan Studi kemudian Inovasi Nasional (BRIN) Arie Rachmadi pada diskusi yang disebutkan mengakui, penyelenggaraan material bakar nabati adalah salah satu cara terbaik untuk menekan emisi yang dimaksud selama ini berbagai dihasilkan oleh kendaraan. Menurut dia, Indonesia berada di tempat jalur yang tersebut tepat dengan keberhasilan acara biodiesel, sejalan dengan tren global yang digunakan semakin mengarah pada pemakaian biofuel.
“Selanjutnya, salah satu fokus yang mana harusnya bisa saja dikejar adalah pemakaian gasoline ramah lingkungan. Sebab konsumsi (BBM) terbesar sebetulnya ada di tempat bensin atau gasoline,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak menilai tantangan terbesar untuk memacu acara biofuel selain kepastian pasokan materi baku adalah harganya yang dimaksud relatif tambahan tinggi ketimbang unsur bakar fosil. Untuk itu, ia berharap ada dukungan dari pemerintah terdiri dari insentif agar produksi maupun konsumsi biofuel meningkat.
“Harus ada kemauan baik dari pemerintah metode dengan memberikan insentif untuk menjamin ketersediaan feedstock. Dalam hal ini feed in tariff bisa jadi diterapkan,” tandasnya.
