JAKARTA – eksekutif siap menangani kemungkinan kebakaran hutan dan juga lahan (karhutla) di area 2025. Hal itu ditegaskan Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq pada Rapat Kesepahaman Hasil Pertemuan Conference of Parties (COP) ke-19 dari ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) pada Ballroom 1, Four Seasons Hotel, Jakarta, Hari Senin (23/12/2024).
Rapat yang dijalankan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ini mengkaji langkah strategis penanganan kebakaran hutan juga lahan (Karhutla) di tempat wilayah ASEAN, dan juga tindakan lanjut komitmen negara-negara anggota AATHP. Menteri Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa COP-19 menciptakan beberapa komitmen penting untuk meningkatkan akselerasi kerja identik lintas batas pada pengendalian asap.
“Beberapa komitmen telah dilakukan disampaikan para menteri untuk meningkatkan akselerasi dari AATHP. Salah satu langkah penting adalah penyelenggaraan serta pengoperasian ASEAN Coordinating Center for Transboundary Pollution Control yang mana akan berpusat di dalam Jakarta,” ujar Hanif.
Menurut Hanif, keberadaan pusat koordinasi ini akan menguatkan kerja sebanding regional pada pengendalian karhutla. “Dukungan semua pihak dan juga koordinasi KLH dengan lintas Kementerian serta juga pemerintahan Daerah sangat penting dan juga terus ditingkatkan khususnya kesiapan kita menangani karhutla pada 2025,” tegasnya.
Hanif menjelaskan, KLH dengan Tim Inpres Nomor 35 Tahun 2020 telah terjadi menyusun rencana aksi penanganan karhutla. Setelah rapat ini, lanjut Hanif konsultasi dengan Menko Polhukam akan diadakan minggu depan, disertai rapat paripurna awal Januari 2025 untuk menyelaraskan persiapan seluruh tim.
BMKG memprediksi kondisi 2025 akan normal tanpa cuaca ekstrem, namun kewaspadaan tetap memperlihatkan ditingkatkan, khususnya dalam kawasan hidrologi gambut. “Operasi modifikasi cuaca tetap saja menjadi salah satu langkah penting, tetapi kita juga menyiapkan pasukan darat dengan koordinasi lintas sektoral, mulai dari TNI, Polri, desa tangguh bencana, masyarakat, hingga pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia juga menegaskan komitmen di penegakan hukum terhadap pembakaran lahan. Pihaknya sudah ada menyiapkan langkah hukum untuk menindak tegas upaya membuka lahan dengan api, baik oleh rakyat maupun perusahaan.
“Dengan persiapan yang digunakan matang, kami pastikan terhadap warga Indonesia bahwa pemerintah siap menangani kemungkinan Karhutla di dalam 2025, sekaligus menekan dampaknya seminimal mungkin, termasuk pencemaran udara yang digunakan membahayakan kemampuan fisik masyarakat,” pungkasnya.
