JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengumumkan seruan “#KaburAjaDulu” secara tidaklah segera akan membantu perekonomian negara lain. Menurutnya hal yang disebutkan justru akan menghadirkan kerugian bagi bangsa Indonesia.
“Kalau berbagai warga kita di area luar, ya memang benar itu aslinya dengan secara bukan secara langsung mereka akan membantu ekonomi negara orang,” kata Menteri P2MI , Karding ketika dijumpai di tempat kantornya di dalam Jakarta, Awal Minggu (17/2/2025).
Menteri Karding menjelaskan, itu dimungkinkan lantaran warga Indonesia yang tersebut bekerja di tempat luar negeri akan menghabiskan penghasilannya di area sana. Dengan demikian perputaran sektor ekonomi tiada berjalan di area negara dengan syarat yaitu Indonesia.
“Karena kan belanjanya di area sana, makannya di area sana, sehingga perputaran uangnya di dalam sana. Kita harapkan sebenarnya kita bantu negara kita yang lagi memang benar butuh kebersamaan untuk bangkit di area bawah pemerintahan,” lanjutnya.
Lebih jarak jauh Menteri Karding juga menyatakan seruan yang dimaksud belum tentu menjadi solusi, akibatnya untuk pergi dari Indonesia perlu persiapan yang dimaksud matang. Ia pun menekankan bahwa boleh bagi seseorang bekerja di area luar negeri, namun dengan catatan harus mempunyai keterampilan yang digunakan memadai.
“Teman-teman muda ini juga harus paham bahwa kabur aja dulu itu belum tentu solusi. Kenapa? Di negara-negara luar itu juga hidup tiada gampang. Apalagi kalau bukan memiliki skill,” papaprnya.
Meski begitu Ia mengakui tagar “Kabur Aja Dulu” menjadi unsur evaluasi bagi pemerintah. Menurutnya, itu merupakan sentilan bagi pemerintah untuk terus berbenah.
“Mungkin koreksi anak muda terhadap kita, oleh akibat itu kita harus memperbaiki beberapa hal. Ini adalah kelihatannya hashtag Kabur Aja Dulu sepele, tapi sesungguhnya itu mendasar,” ungkap Menteri Karding.
Menteri Karding menilai fenomena Kabur Aja Dulu perlu disikapi dengan serius. Ia pun menekankan agar ini sanggup segera direspon oleh pemerintah, mengingat persoalan pekerjaan, kenyamanan, lalu keamanan menjadi hal yang krusial bagi masyarakat.
