JAKARTA – Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, dampak ekonomi yang dimaksud akan ditimbulkan dari adanya efisiensi anggaran . Adapun efisiensi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang dimaksud resmi menerbitkan Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Total belanja yang mana Prabowo perintahkan untuk dipotong dari anggaran pemerintah pusat juga wilayah itu senilai Rp306,69 triliun.
“Untuk langkah pada waktu ini tidak ada diadakan pengurangan total belanja di area daerah. Jadi yang dimaksud ada adalah di-refocussing, sehingga dampak secara agregat secara perekonomian tentu tergantung masing-masing,” kata Menkeu Sri Mulyani di konferensi pers dalam Komisi III DPR, Hari Jumat (14/2/2025).
“Kalau realokasinya pada aktifitas yang mana memunculkan multiplier effect yang dimaksud sejenis atau bahkan lebih lanjut besar, dampak dari perekonomian akan jarak jauh tambahan baik,” imbuhnya.
Sri Mulyani menegaskan ia akan terus memonitor dampak dari pengurangan atau efisiensi anggaran Kementerian/Lembaga .
Kemudian yang dimaksud paling penting dari pemangkasan anggaran yang dimaksud adalah pelayanan rakyat kemudian birokrasi jangan sampai terganggu. “Namun sebetulnya spirit untuk memulai pembangunan efisiensi dari birokrasi itu akan tetap memperlihatkan dipertahankan, dikarenakan itu penting bagi penyelanggaraan birokrasi yang digunakan baik kemudian efisien,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani juga mengatakan bahwa pemerintah akan mempertahankan prinsip efisiensi atau pemotongan anggaran di pengelolaan Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN).
Ia juga menyampaikan bahwa hasil rekontruksi anggaran usai efisiensi tahun ini akan menjadi acuan di penyusunan APBN 2026 mendatang. Hal yang dimaksud disampaikan Sri Mulyani pada Rapat Kerja (Raker) dengan program Pembahasan Anggaran Sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
“Kami juga menyetujui dari exercise K/L 2025 akan jadi baseline, menciptakan budaya baru efisiensi dalam K/L, sehingga hasil dari (efisiensi) 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026,” ungkap Sri Mulyani, Kamis (13/2).
