JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto perlu juga bersih-bersih institusi Kejaksaan Agung (Kejagung) dari jaksa tiada profesional. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas berharap Prabowo turun tangan terkait ketidakprofesionalan jaksa pada menangani perkara dugaan korupsi kemudian melelang aset sitaan.
“Lakukan bersih-bersih dan juga reposisi terhadap para petinggi yang mana ada di dalam lingkungan Kejaksaan Agung,” ujar Fernando, hari terakhir pekan (14/2/2025).
“Saatnya Prabowo melakukan bersih-bersih dalam semua lembaga negara khususnya Aparat Penegak Hukum (APH) agar sukses di menjalankan program-program pemerintahannya,” tambahnya.
Indikasi diperlukan bersih-bersih di dalam Kejagung dipicu oknum jaksa yang diduga menutupi sumber dana suap senilai Rp920 miliar di dakwaan mantan Kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.
Pada persidangan di tempat Pengadilan Tipikor Ibukota Pusat, Awal Minggu (10/2/2025), JPU belaka menyoroti penerimaan gratifikasi tanpa menjelaskan sumber dana yang disebutkan yang memicu kejanggalan pada penanganan perkara tersebut.
“Sungguh aneh kalau penegak hukum berupaya menutupi praktik kejahatan yang sedang ditangani termasuk dugaan permainan pada melepas aset sitaan oleh sebab itu dinilai berjauhan dari nilai seharusnya,” kata Fernando.
“Komisi Kejaksaan harus bertindak terkait adanya dugaan pelanggaran tersebut,” sambungnya.
Dia kembali berpesan agar upaya memasukkan asas dominus litis pada RKUHAP ditolak lantaran akan memperburuk penyidikan yang tersebut selama ini kewenangannya ada di area Polri.
