JAKARTA – Eks Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mendesak Presiden Prabowo Subianto meninggalkan Proyek Vital Nasional ( PSN ) warisan Jokowi.
Sebab, setiap proyek yang tersebut dibangun baik menggunakan APBN maupun pendanaan pemodal harus melintasi kajian komprehensif untuk mengukur faedah bagi publik luas, hingga kemungkinan dampak lingkungan lalu sosial yang dimaksud ditimbulkan.
“Menurut saya harus dikembalikan pada normanya, bahwa (proyek) harus ada studi kelayakan, harus ada AMDAL (Analisis Mengenai Konsekuensi Lingkungan), harus ada analisis benefit ekonomi, jadi jangan hanya sekali keinginan,” ujar Said Didu pada waktu ditemui di area Tangerang, Hari Jumat (24/1/2025).
Menurutnya, proyek strategis semestinya punya dampak positif seluruh penduduk bukanlah sekedar kepentingan industri untuk mencari keuntungan satu kelompok saja. Padahal berbagai peran negara didalamnya seperti kemudahan perizinan hingga akses pembiayaan untuk menjalankan proyek tersebut.
“Proyek strategis harus lahir hanya saja untuk dan juga digunakan untuk kepentingan rakyat. Kalau hanya sekali bisnis, jadi dihentikan saja,” tandasnya.
Dia menjelaskan sebuah proyek ketika masuk daftar PSN akan sejumlah mendapatkan infrastruktur kemudahan yang dimaksud diberikan negara. Bahkan risiko politik, sosial, dan juga ekonomi yang tersebut ada di proses pengerjaan PSN mampu ditanggung oleh negara.
“PSN itu memberikan keistimewaan, bahwa ada apabila terjadi risiko kebijakan pemerintah pun itu ditanggung negara. Risiko hukum, maka negara harus membela, risiko sosial misalnya ada warga yang tersebut protes, negara yang dimaksud harus bayar, bukanlah pengembang,” lanjutnya.
Tak belaka itu, Said Didu juga menyoroti pemberian status PSN terhadap pengembangan kawasan PIK 2 di dalam era Jokowi. Padahal menurutnya, PIK 2 merupakan proyek komersial milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan melalui Agung Sedayu Group.
“Yang lucu kan baru-baru di tempat akhir masa jabatan Jokowi, baru PSN masuk ke swasta. Awalnya kan negara kasih ke BUMN, atau proyek-proyek milik negara yang dikategorikan strategis, ini malah ke swasta,” kata Said Didu.
