JAKARTA – Kritik juga penolakan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kesejahteraan (Permenkes) masih terus bergulir dari berbagai pihak. Pasalnya, tembakau mempunyai peran penting di perekonomian daerah. Tembakau juga dinilai tidak cuma sebagai tumbuhan musiman dengan nilai kegiatan ekonomi tinggi, tetapi juga memainkan pertempuran penting pada sistem ekologi pertanian.
Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Tengah, Nanang Teguh Sembodo, mengatakan rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek pada Rancangan Permenkes akan berdampak segera terhadap daya serap lapangan usaha terhadap tembakau lokal. Nanang mengingatkan bahwa tanpa dukungan dari industri, petani akan kesulitan berjualan tembakau mereka.
“Jika aturan ini diterapkan, kami khawatir pemasaran tembakau kami menurun. Hal ini memproduksi kami jadi resah,” katanya, dikutipkan Mingguan (1/12/2024).
Menurutnya, wacana kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tiada hanya sekali membatasi daya jual, tetapi juga berpotensi mengempiskan jumlah keseluruhan tenaga kerja yang dimaksud terlibat pada sektor tembakau. “Kebijakan ini diskriminatif lantaran fokusnya hanya saja pada dampak kesehatan, tanpa mempertimbangkan implikasi sektor ekonomi bagi petani,” paparnya.
Nanang juga mengemukakan pentingnya peran tembakau di perekonomian daerah. Pasalnya, tembakau merupakan vegetasi satu musim yang digunakan memiliki daya tarik lantaran nilai jualnya tinggi. Di beberapa daerah, bahkan flora ini sanggup memutus siklus hama seperti kera serta tikus.
“Tembakau telah terjadi menjadi bagian dari budaya lalu identitas publik pedesaan, teristimewa di dalam area seperti Temanggung, Boyolali, lalu Wonosobo, di area mana sebagian besar petani sangat bergantung pada hasil panen tembakau,” imbuhnya.
Di sedang keterbatasan lahan yang tersedia, tumbuhan tembakau miliki keunggulan strategis dibandingkan flora lainnya. Hal ini yang tersebut menimbulkan Nanang miris. Sebab kondisi para petani tembakau masih sangat dari ideal, khususnya dengan minimnya dukungan kebijakan yang dimaksud melindungi hak serta kepentingan mereka. Banyak petani yang tersebut merasa terpinggirkan akibat kebijakan pemerintah yang mana bukan selaras dengan keinginan mereka.
Pengamat Kebijakan Publik, Dwijo Suyono, juga bergabung mengkritisi keras Rancangan Permenkes terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Dalam pandangannya, kebijakan ini berdampak buruk pada habitat tembakau nasional yang digunakan melibatkan jutaan petani. Rancangan Permenkes dinilai memuat kebijakan yang dimaksud semakin menekan keberlangsungan lapangan usaha tembakau. Dwijo berpendapat bahwa aturan-aturan ini akan semakin menyulitkan petani tembakau yang mana selama ini telah lama berada pada situasi yang tersebut rentan.
“Padahal, kebijakan rakyat itu harusnya melibatkan pengamanan bagi semua pelaku pada sistem ekologi tersebut, mulai dai petani, pekerja, hingga pedagang. Namun, kenyataan yang digunakan ada menunjukkan bahwa pemerintah lebih lanjut berbagai menekan sektor tembakau melalui berbagai aturan,” terangnya.
Dwijo juga menggarisbawahi banyaknya area yang dimaksud belum mempunyai peraturan wilayah terkait pemeliharaan petani tembakau. Ia pun menekankan pentingnya penyelarasan antara kebijakan pusat dan juga area di mengatur sektor tembakau.
“Agar sektor ini tetap saja berkelanjutan juga dapat terus berkontribusi pada perekonomian daerah, maka pemerintah harus merumuskan kebijakan yang dapat melindungi lapangan usaha tembakau lalu para pekerja pada dalamnya,” tutupnya.
