Menteri KKP Minta Pagar Laut Tak Dicabut, Wadah Kebangsaan: TNI AL menghadapi Perintah Presiden
TANGERANG – Ketua Diskusi Kebangsaan Provinsi Banten, Laksamana Pertama TNI (Purn) Sony Santoso menanggapi pernyataan Menteri Kelautan kemudian Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terkait pencabutan pagar laut oleh TNI AL . Menteri KKP berpandangan bahwa semestinya pagar laut itu tidaklah buru-buru dicabut.
Menurutnya, pernyataan Menteri KKP Wahyu Trenggono bukan berdasar dan juga mencederai semangat pengabdian TNI AL yang digunakan selama ini bertugas melindungi kedaulatan laut juga warga nelayan.
“Tindakan TNI AL sama-sama warga nelayan dilaksanakan berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto serta sesuai dengan tugas pokok serta fungsi (tupoksi) TNI AL,” kata Sony Santooso untuk wartawan, Akhir Pekan (19/1/2025).
Ia menjelaskan, sebagai institusi penjaga kedaulatan laut, TNI AL bertugas melindungi kepentingan bangsa, termasuk hak-hak warga nelayan. “Mereka (TNI AL) hanya saja menjalankan tugas negara, tidak bertindak sembarangan,” ujar Sony.
Tupoksi TNI AL meliputi melaksanakan pertahanan negara di area laut, mengatur operasi militer untuk menghadapi ancaman, dan juga melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan seperti pencarian juga penyelamatan (SAR). Selain itu, TNI AL juga berperan bergerak pada patroli keamanan laut guna menghindari berbagai bentuk kejahatan, seperti perompakan, penyelundupan, juga terorisme.
“Pembongkaran pagar laut di area Tangerang adalah bentuk nyata dari pengabdian TNI AL di melindungi hak-hak masyarakat. Apa yang dimaksud dilaksanakan TNI AL sepenuhnya sejalan dengan perintah Presiden serta menjadi wujud pengamalan tugas merek untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia,” kata purnawirawan bintang satu TNI AL ini.
Sony mengoreksi keras Menteri Trenggono yang dianggap tidaklah memahami tugas lalu fungsi TNI AL dan juga menghasilkan pernyataan yang mana memunculkan kontroversi. “Seorang pejabat negara harus bersikap bijaksana lalu memahami sikap juga tanggung jawab masing-masing institusi. Pernyataan seperti ini hanya saja akan memicu polemik lalu merusak kekuatan sinergi antarlembaga negara, katanya.
Ia mendesak Presiden Prabowo mengevaluasi kinerja Menteri Kelautan serta Perikanan yang mana dinilai rutin mengeluarkan pernyataan kontroversial juga menghasilkan gaduh.
