DKI Jakarta – Kementerian Wisata dengan kementerian terkait akan membentuk kelompok kerja (pokja) penanggulangan pungli di tempat wisata.
"Kami juga rencananya akan menyebabkan seperti pokja dengan dengan Kemendagri," kata Deputi Area Industri serta Penanaman Modal Kementerian Peluang Usaha Pariwisata Rizki Handayani Mustafa pada acara Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI pada Selasa.
Ia menyampaikan bahwa pungli dilaporkan masih muncul pada tempat-tempat wisata.
Menurut dia, kementerian telah memproduksi nota kesepahaman kerja mirip dengan kepolisian untuk menanggulangi pungli dalam tempat wisata.
Guna menyokong penerapan kerja mirip tersebut, menurut dia, Dinas Perjalanan harus menyebabkan kesepakatan mirip dengan Kepolisian Daerah.
"Ini bagian yang dimaksud tentunya kita koordinasikan Kemendagri tentunya, yang mana punya, serta Kementerian Keuangan tentunya, ini yang dimaksud berubah menjadi PR kami," katanya.
"Kami ingin mungkin saja bisa saja tertulis, jadi dasar buat kami untuk kemudian berkoordinasi dengan Kemendagri. Jadi supaya jangan katanya-katanya, tapi memang benar dari pemda atau asosiasi menyampaikan hal ini," kata dia.
Rizki mengemukakan bahwa asosiasi pelaku perniagaan pariwisata seperti Perhimpunan Hotel kemudian Kafe Indonesia (PHRI) kemudian Gabungan Industri Peluang Usaha Pariwisata Negara Indonesia (GIPI) juga perlu terlibat pada upaya penanggulangan pungli dalam tempat wisata.
Ia mengemukakan pentingnya penegakan hukum kemudian pelaksanaan kegiatan edukasi untuk meningkatkan pemahaman warga mengenai dampak buruk pungli ke tempat wisata di upaya mengatasi pungli pada area wisata.
Deputi Pengembangunan Destinasi juga Infrastruktur Kementerian Peluang Usaha Pariwisata Hariyanto sebelumnya menyampaikan bahwa pungli antara lain muncul lantaran tingkat pemahaman rakyat mengenai keberlanjutan usaha pariwisata masih rendah.
Hariyanto menekankan pentingnya penegakan hukum juga penyuluhan untuk masyarakat di upaya penanggulangan pungli di dalam tempat wisata.
"Salah satu yang konkret adalah kita menjamin dengan aparat penegak hukum, khususnya polisi, itu melalui kerja sebanding yang dimaksud telah ada ditingkatkan lagi," katanya.
Artikel ini disadur dari Pemerintah akan bentuk pokja penanggulangan pungli di tempat wisata
