JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk Menteri Energi kemudian Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di pertemuan di area Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 4 Februari 2025.
“Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini, tugas kami menghadapi arahan Bapak Presiden adalah melakukan konfirmasi seluruh proses subsidi tepat sasaran,” kata Bahlil dalam Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
“Yang kedua pada tata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang tersebut menjadi keinginan mereka, teristimewa menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata Bapak Presiden,” sambungnya.
Prabowo menginstruksikan reformasi subsidi LPG agar tambahan tepat sasaran dan juga bukan lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. “Jujurlah, ada oknum-oknum yang dimaksud main untuk menyalahgunakan subsidi ini masa kita mau biarkan? masa kita mau kalah dari peserta ini? Kalau saya sih itu aja,” jelasnya.
Bahlil mengungkapkan reformasi subsidi LPG menjadi perhatian utama pemerintah, teristimewa akibat skema yang dimaksud ada pada waktu ini telah berlangsung selama lebih banyak dari 20 tahun tanpa inovasi signifikan. Bahlil pun menegaskan subsidi LPG yang digunakan mencapai Rp87 triliun per tahun harus benar-benar dirasakan oleh penduduk yang digunakan berhak.
“Diharapkan rakyat mendapatkan nilai tukar dengan yang mana semurah-murah mungkin. Tapi kenyataannya kan sekarang, jujur kita katakan, ada di area tingkat sampai tingkat penduduk itu, dibeli sampai harga jual Rp25.000 per tabung. Tidak semata-mata itu, ada juga yang tersebut mengoplos. Hal ini kan sayang,” kata Bahlil.
Prabowo, kata Bahlil, juga menegaskan penataan subsidi harus dilaksanakan agar tidaklah terjadi pemborosan anggaran kemudian kebocoran di tempat tingkat distribusi. Sebagai solusi, pemerintah telah lama mengubah sistem distribusi LPG pada tingkat pengecer dengan meninggal status merek menjadi sub pangkalan yang digunakan lebih besar mudah diawasi.
“Nah, dengan merek menjadi subpangkalan, maka kita akan menaruh prasarana yang tersebut sejenis dengan pada pangkalan. Supaya harganya sanggup kita kontrol pakai IT. Itu maksudnya sebenarnya,” ungkapnya.
Terkait kritik yang mana mengumumkan sosialisasi kebijakan ini kurang maksimal, Bahlil menegaskan pemerintah terus melakukan pendampingan terhadap para pelaku usaha. Bahlil juga memverifikasi tidaklah ada biaya yang dimaksud dikeluarkan oleh sub pangkalan.
“Saya menyadari bahwa ini kan barang baru, pasti ada penyesuaian. Nanti sambil kita meninjau perkembangan beberapa waktu ke depan, telah pasti kita akan melakukan asistensi. Tapi penataan ini penting kami lakukan sebagai bentuk cinta kami terhadap rakyat agar uang negara yang disubsidi itu betul-betul tepat sasaran,” tandasnya.
