JAKARTA – Rusia, yang dimaksud mengatur kelompok BRICS tahun ini, sudah pernah memohon para mitranya untuk menciptakan alternatif bagi Dana Moneter Internasional (IMF) guna melawan tekanan urusan politik dari negara-negara Barat mendekati KTT BRICS akhir bulan ini.
BRICS, yang mana awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, serta China, sudah berprogres hingga mencakup Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, kemudian Arab Saudi. Keanggotaan BRIC diperkirakan akan segera bertambah di dalam akhir KTT pada Rusia tersebut.
Pejabat tinggi keuangan kemudian bank sentral BRICS akan bertemu pada Wilayah Moskow minggu ini. Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov, yang menjadi tuan rumah konferensi tersebut, menyatakan sistem keuangan global dikendalikan oleh negara-negara Barat. Karena itu, BRICS yang mana mewakili 37% sektor ekonomi global, perlu menciptakan alternatif.
“IMF lalu Bank Global bukan menjalankan peran mereka. Mereka tiada bekerja untuk kepentingan negara-negara BRICS,” kata Siluanov pada sebuah acara pada hari pertama konferensi seperti dilansir Reuters, hari terakhir pekan (11/10/2024). “Penting untuk membentuk kondisi baru atau bahkan lembaga baru, yang tersebut mirip dengan lembaga Bretton Woods, tetapi di kerangka komunitas kita, pada kerangka BRICS,” tambah Siluanov.
Cadangan devisa Rusia di dolar kemudian euro dibekukan serta sistem keuangannya sangat terpukul oleh sanksi oleh Barat pasca melakukan invasi negara Ukraina pada Februari 2022. Negara yang disebutkan terputus dari bursa modal internasional.
Rusia baru-baru ini juga mengalami penundaan pada operasi internasional dengan mitra dagangnya, termasuk negara-negara anggota BRICS, lantaran bank-bank dalam negara-negara ini takut akan tindakan hukuman dari regulator Barat.
Gubernur Bank Sentral Rusia, Elvira Nabiullina, sebelumnya sudah pernah berbicara tentang sistem pembayaran Jembatan BRICS, yang tersebut akan menghubungkan sistem keuangan negara-negara anggota, tetapi kemajuannya berjalan lambat.
Satu-satunya lembaga keuangan yang tersebut dimiliki negara-negara BRICS ketika ini adalah Bank Pembangunan Baru yang dibentuk pada tahun 2015 untuk membiayai proyek infrastruktur lalu penyelenggaraan berkelanjutan di dalam negara-negara anggota BRICS lalu negara-negara perekonomian berprogres lainnya.
