JAKARTA – Indonesia pada waktu ini berada di area persimpangan jalan penting pada mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045 . Pemerintahan baru di dalam bawah kepemimpinan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka, miliki target ambisius untuk menggerakkan peningkatan sektor ekonomi hingga 8% per tahun. Namun tantangan besar menghadang.
Realitas menunjukkan bahwa pertumbuhan dunia usaha Indonesia pada 2023 semata-mata mencapai 5,05%, terpencil dari target tersebut. Ketimpangan ekonomi antar wilayah masih signifikan, khususnya antara Jawa lalu luar Jawa. Daya saing Indonesia juga tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan juga Thailand, mencerminkan keperluan mendesak untuk perubahan fundamental ekonomi.
Tantangan ini semakin kompleks dengan berbagai hambatan struktural yang tersebut menghambat pertumbuhan. Deindustrialisasi dini menjadi salah satu isu utama yang dimaksud dihadapi Indonesia. Sejak 2011, partisipasi sektor manufaktur terhadap Ekonomi Nasional terus menurun, melemah peluang pertumbuhan ekonomi.
“Salah satu hal yang tadi digaris bawahi adalah Deindustrialisasi. Padahal nilai konsumsi kita mestinya semakin naik, juga ini menjadi PR besar. Kenapa ini bisa jadi terjadi adalah komponen baku lalu juga competitiveness dari teknologi yang ada. Dan kita pada Universitas mempunyai teknologi-teknologi baru, dan juga juga SDM yang dimaksud unggul, juga riset energy nya juga kan ada di area universitas,” kata Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo S.Si., M.Si., PH.D., di Alumni Business Pertemuan di tempat Jakarta, hari terakhir pekan (29/11/2024).
Empat provinsi lapangan usaha utama-Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, juga Banten-mengalami perlambatan sejak awal 2024. Studi Universitas Brawijaya di dalam Jawa Timur mengidentifikasi empat tantangan utama: biaya tenaga kerja yang mana tinggi, mahalnya unsur baku, sulitnya akses unsur penolong, juga kebijakan perpajakan yang mana kurang mendukung. Tanpa solusi, deindustrialisasi ini dapat semakin memperburuk kondisi ekonomi nasional.
Perlambatan konsumsi rumah tangga serta pembangunan ekonomi juga menambah tekanan. Konsumsi rumah tangga, sebagai pendorong utama ekonomi, menunjukkan perlambatan yang tersebut mengkhawatirkan. Di sisi lain, pembangunan ekonomi pun lesu, menambah beban ekonomi.
Pemerintah berupaya mempertahankan pertumbuhan melalui pengeluaran publik, yang digunakan meningkat sejak 2018, khususnya di merespons pandemi Virus Corona juga persiapan pemilu. Namun pada 2024 serta 2025, keterbatasan fiskal menjadi tantangan besar.
Tekanan fiskal ini diperparah oleh meningkatnya pembayaran utang juga stagnasi penerimaan pajak. Akibatnya, kemampuan pemerintah untuk mempertahankan pengeluaran produktif, seperti perkembangan infrastruktur lalu sektor sosial, berpotensi menurun.
Stagnasi penerimaan pajak menjadi salah satu hambatan utama. Rasio pajak terhadap PDB, yang sempat meningkat dari 8,3% pada 2020 menjadi 10,4% pada 2022, kembali turun menjadi 10,2% pada 2023. Diperkirakan bilangan bulat ini akan stagnan hingga 2024.
