JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Area Politik, Hukum, juga Security (Menko Polhukam) Mahfud MD merasa nasionalisme terlukai mengamati situasi hukum di area Indonesia ketika ini. Negara didikte oleh bandit serta diam saja.
Hal itu disampaikan Mahfud MD pada Proyek Terus Terang berjudul ‘Jangan Biarkan Negara Didikte Bandit’ yang dimaksud diunggah di tempat kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (14/1/2025). Awalnya, mantan Menteri Kehakiman era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menyoroti beberapa jumlah tindakan hukum hukum di area Indonesia. Antara lain, perkara korupsi tata niaga komoditas timah yang digunakan merugikan negara Rp300 triliun, persoalan hukum pagar laut, tindakan hukum suap hakim yang digunakan melibatkan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar, serta mobil dinas pejabat negara RI 36 yang dimaksud Patwalnya dinilai arogan.
“Saya anu Mas, merasa apa ya, pertama kasihan untuk rakyat, yang tersebut kedua apa ya, rasa nasionalisme saya itu merasa terlukai juga. Bukan cuma rasa ketidakadilan, rasa nasionalisme. Masak negara didikti oleh cecunguk-cecunguk begitu. Terluka saya. Ini adalah negara begitu besar, diatur oleh bandit-bandit kayak gitu negara diam, pura-pura nggak tahu,” kata Mahfud MD dikutip, Rabu (15/1/2025).
Ketika terjadi suatu kasus, kata Mahfud, rutin kali tidaklah ada pihak yang mengakui, bahkan saling lempar tanggung jawab dengan dalih bukan tahu. Padahal, menurut Mahfud, setiap urusan sudah ada pembagian tugasnya.
“Bahkan untuk menerangkan mobil RI 36 semata saling bilang tiada tahu coba. Nggak ada yang dimaksud berani menerangkan ini loh aturannya. Baru sesudah ribut serta mengelak, ada yang dimaksud ngaku. Oh tidak saya itu, itu mobil saya tapi saya tidaklah ada dalam situ,” katanya.
Mahfud menekankan bahwa mobil dinas pejabat tiada boleh dipakai orang lain, tanpa ada pejabatnya di area dalamnya. Mahfud kemudian menceritakan belasan tahun memakai mobil dinas, istrinya bukan boleh naik mobil dinasnya tanpa ada dirinya.
“Apalagi anak, apalagi orang lain, apalagi preman yang digunakan duduk di dalam situ, nggak boleh dong. Harus tahu dari menit ke menit, ajudan itu harus mencatatkan data mobilnya dipakai siapa. Nggak boleh orang lain duduk dalam situ,” tandas Mahfud MD.
“Nah ini jalan dikawal lagi kan, bilang nggak ada orangnya lah, nggak ada inilah, pejabat nggak jujur ini, pejabat nggak jujur. Tersinggung saya, negara kok jadi kayak gini, jadi kayak kampungan,” tandasnya.
