Ketenteraman Pemilihan Kepala Daerah 2024 Terjaga, Formappi: Bukti Polri Kerja sesuai Koridor
JAKARTA – Polri dinilai sudah ada bekerja sesuai koridor di menjaga keamanan pada tahun politik, khususnya pada mengawal Pemilihan Kepala Daerah 2024 . Terkait isu ketidaknetralan aparat penegak hukum yang dimaksud berprogres di dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024, diyakini untuk kepentingan politik.
“Saya kira secara umum kalau ukuran kita itu, mengenai keamanan lalu ketertiban penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kemarin, saya kira tak ada kesulitan yang digunakan sangat penting yang tersebut muncul dari aspek keamanan ya,” kata Ketua Diskusi Komunitas Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus pada keterangan, Selasa (31/12/2024).
Selain isu netralitas Polri , Lucius juga menilai kritik yang mana datang terkait peran polri yang di area luar tupoksi merupakan hal-hal yang digunakan terus-menerus menjadi evaluasi internal. “Mungkin cuma dugaan berbagai kalangan persoalan kerja Polri yang mana tak sesuai dengan tupoksi hanya sekali ekspresi kekecewaan saja. Pada prinsipnya, keamanan berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah mestinya sudah ada membuktikan kerja Polri yang tepat,” tuturnya.
Terlepas dari kritik yang tersebut datang, Lucius mengungkapkan bukti kinerja Polri pada hal menjaga keamanan telah baik dari proses penetapan calon oleh KPU berjalan dengan lancar. “Cara polisi menangani berbagai persoalan keamanan yang digunakan terjadi saya kira dapat katakan baik-baik saja, kemudian tidak ada ada yang mana berlanjut sampai sekarang ya. Tantangan keamanan sudah ada beres sampai penetapan calon yang sudah ada selesai dijalankan oleh KPU,” ujarnya.
Dari seluruh catatan tersebut, Lucius miliki harapan agar Polri di dalam tahun 2025 mendatang, semakin professional serta semakin dihargai masyarakat. Juga mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan tambahan baik.
“Isu-isu lain tentu menjadi catatan yang digunakan harus dibenahi kedepannya baik oleh kepolisian sendiri maupun oleh DPR lalu eksekutif yang digunakan bertanggungjawab menghadapi regulasi pilkada. Bagaimana sikap Polri yang tepat sangat tergantung pada aturan yang digunakan dihasilkan,” tandasnya.
