JAKARTA – Indonesia secara resmi bergabung sebagai anggota ke-10 kelompok dunia usaha BRICS , sebuah kelompok perekonomian negera berprogres terdepan yang dimaksud memegang peranan penting di perekonomian global yang anggota utamanya terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, lalu Afrika Selatan.
Bergabungnya Indonesia dengan BRICS diperkirakan akan memberikan berbagai khasiat bagi Indonesia di dalam bidang ekonomi, perdagangan, stabilitas mata uang, hingga diplomasi internasional.
Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Jose Antonio Morato Tavares menjelaskan, berbagai khasiat sekaligus tantangan yang tersebut dapat diraih Indonesia dari keanggotaan ini, khususnya di bidang kegiatan ekonomi kemudian geopolitik. Menurutnya, BRICS menawarkan potensi besar untuk menguatkan perdagangan dan juga bursa Indonesia.
“Saat ini, 62% dari total produksi kelapa sawit Indonesia diimpor oleh negara-negara anggota BRICS. Dengan populasi BRICS yang mana mencapai 45% populasi dunia, sekitar 900 jt orang, keanggotaan ini memberikan akses pangsa yang tersebut besar serta memperlancar perdagangan di tempat antara anggotanya,” tutur Jose pada diskusi rakyat bertajuk “BRICS: Menakar Langkah Indonesia” yang digunakan dijalankan Ikatan Alumni Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (IKAHI Unpad) di dalam Jakarta.
Jose juga menyoroti kekuatan sektor ekonomi BRICS yang digunakan mencapai 35% dari Barang Domestik Bruto (GDP) dunia berdasarkan purchasing power parity (daya beli masyarakat), lebih besar tinggi dibandingkan G7 yang tersebut hanya sekali 30%. Meski demikian, beliau mengingatkan perlunya kewaspadaan menghadapi tantangan dunia usaha global yang digunakan pada waktu ini lesu.
Dalam konteks geopolitik, Indonesia berpotensi menjadi jembatan penghubung antara BRICS kemudian Organisasi untuk Kerja Sama serta Pembangunan Perekonomian (OECD), yang digunakan didominasi negara-negara Barat. Indonesia sudah pernah melamar menjadi anggota OECD pada 2024, tetapi keanggotaan yang dimaksud belum disetujui.
Dengan urusan politik luar negeri yang tersebut bebas aktif, Indonesia menekankan bahwa faedah dari BRICS bersifat ekonomi, tanpa mengubah kedudukan politiknya. “Jembatan ini efektif lantaran tempat urusan politik luar negeri kita yang tersebut bebas aktif,” ujar Jose.
Sementara, Asisten Deputi Stabilisasi Harga Kementerian Koordinator Pangan, Siradj Parwito, memperkuat langkah Indonesia bergabung ke BRICS. Dia mengatakan New Development Bank (NDB), bank penyelenggaraan milik BRICS—sebagai sumber alternatif pembiayaan untuk proyek-proyek penyelenggaraan Indonesia.
“Dana NDB dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek berisiko tinggi yang dimaksud sulit menarik minat pemodal swasta, seperti proyek energi geotermal. Kata kuncinya adalah bankable. Dengan pendanaan ini, proyek-proyek kita yang tersebut berisiko tinggi dapat direstrukturisasi agar lebih besar menarik bagi investor,” pungkasnya.
