JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB Daniel Johan merespons pagar laut di dalam pesisir laut Tangerang, Banten yang dimaksud terindikasi akan segera menjadi lokasi reklamasi oleh kelompok tertentu. Dia meminta-minta pemerintah segera mengungkap dalang pembuatan pagar laut yang menghebohkan umum tersebut.
“Ada indikasi reklamasi pada pemagaran pembangunan pagar laut di tempat Tangerang. Tak hanya sekali ungkap siapa pelaku pemugaran tapi pemerintah juga harus melakukan tindakan hukum agar warga mampu meyakini Indonesia adalah negara hukum,” ujar Daniel Johan ketika Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan juga Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono , Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Dia mengungkapkan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km itu jikalau berhasil pada reklamasi, akan menjadi daratan seluas 3.000 hektare. Apabila diperjualbelikan dengan kisaran biaya minimal Rp10 jt per meter, maka peluang kerugian negara mencapai Rp300 triliun. “Jumlah ini tentu sangat besar akibat menjadi hak milik pihak ketiga,” katanya.
Daniel mendesak pengungkapan dalang utama pemagaran laut ini harus dijalankan segera. Apalagi lokasi pemagaran terjadi dekat dalam wilayah khusus Jakarta. “Pemagaran laut ini terjadi dekat dengan wilayah khusus Jakarta. Bagaimana kita meyakini Kementerian Kelautan lalu Perikanan (KKP) mempunyai kemampuan menjaga laut Indonesia apabila pada depan mata hanya kita kecolongan,” ujarnya.
Pemerintah, kata Daniel, belum menunjukkan upaya penegakan hukum untuk pengungkapan pemagaran laut Tangerang. “Setelah mendengar pemaparan Menteri KPP, saya lihat tiada ada semangat dan juga upaya penegakan hukum. Di KPP kan ada penyidik. Untuk apa ada penyidik kalau tiada ada tindakan hukum?” kata legislator jika Dapil Kalimantan Barat ini.
Ketua DPP PKB ini juga menyampaikan anggaran pengawasan pada KPP sangat kecil serta ini menghambat proses pembongkaran pagar laut yang digunakan bukan mampu dilaksanakan secara cepat. “Biaya pembongkaran pagar laut ini tiada murah. Darimana anggaran KKP? Padahal untuk beli solar sekadar sulit. Kalaupun ada anggaran, peruntukannya untuk yang tersebut lain,” katanya.
Hingga kini, pembongkaran pagar laut ini telah terjadi melibatkan KKP, DPR, TNI AL, Polri, Bakamla, KPLP, serta eksekutif Provinsi Banten juga melibatkan 1.210 nelayan yang terlibat dengan menggunakan 223 kapal. Sepanjang 5 kilometer panjang pagar yang mana sekarang telah lama dibongkar.
